Dengan sistem ini, masyarakat juga bisa memberikan masukan kepada Kementerian PU mengenai kondisi jalan dan penanganannya
BACA JUGA: SBY: Masih Banyak Korupsi di Daerah
M Jasin, Wakil Ketua KPK mengatakan, program ini merupakan rintisan dalam menuju e-government yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas."Kita harus mengapresiasi Kementerian PU," katanya
BACA JUGA: Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, SBY Sedih
Meskipun untuk sementara, informasi yang disajikan Kementerian PU masih sebatas pada informasi tentang jalan yang berstatus jalan nasionalSementara, Menteri PU Joko Kirmanto, menyatakan sangat senang dengan kerjasama tersebut
BACA JUGA: Berantas Korupsi, SBY Titikberatkan pada Lima Hal
Menurutnya, kerjasama ini sebagai upaya memfasilitasi proses audit oleh masyarakat terhadap kinerja PU, di samping audit internal dan audit eksternal yang sudah adaMelalui situs itu katanya, masyarakat juga akan dapat mengakses informasi tentang jumlah paket kontrak, baik pembangunan baru, rehabilitasi atau pemeliharaan ruas jalan nasional."Nanti bisa dimonitor, siapa saja, mulai proses perencanaan, sampai pelaksanaan pembangunan jalan nasionalMisalnya paket X, panjang jalannya berapa kilometer, nilai kontraknya berapa, kondisi jalannya seperti apa," jelasnya(rnl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi Masih Marak, Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi