jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengklarifikasi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada hari ini, Senin (24/7). KPK juga diajak oleh Dito untuk membuat program pencegahan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku menelepon langsung Dito untuk mengelaborasi apa yang sudah dilaporkan dalam LHKPN.
BACA JUGA: KPK Kumpulkan Menag dan Pejabat Eselon 1, Ada Apa?
"Menpora ini tadi pagi kami klarifikasi. Saya yang nelepon Menpora. Nanyain ini apa dalamnya, suratnya apa, kan, dia enggak lampirin surat apa-apa loh. Kalau melampirkan LHKPN saking mudahnya sekarang cuma LHKPN-nya sama surat kuasa, nah, di dalamnya itu kalau ada apa-apa itu kita prosesnya klarifikasi tetapi tidak mengambat ditayangkan di e-announcement, jadi jalan aja klarifikasi," ujar Pahala di kantornya, Jakarta, Senin (24/7).
Salah satu materi yang diklarifikasi Pahala ialah kategori hadiah sebagaimana dicantumkan Dito dalam LHKPN-nya.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi, KPK Periksa eks Dirut Pertagas Niaga Jugi Prajogio
Pahala mengatakan hal itu pada awalnya membuat kecurigaan lantaran hadiah berkonotasi negatif.
Namun, dalam pembicaraan via telepon tadi, Dito disebut akan mengganti kategori hadiah dengan hibah tanpa akta.
BACA JUGA: KPK Tak Akan Panggil Menpora Dito Terkait Asal Usul Hadiah Rp 162 Miliar, Ini Alasannya
"Memang di situ kenapa kami kaget karena ditaruh istilah hadiah. Seumur-umur di database KPK yang namanya hadiah ini. Rupanya beliau di-advice oleh entah siapa itu bahwa ini, kan, ada kolom usaha sendiri, warisan, hadiah, hibah tanpa akta dan hibah. Rupanya di-advice kalau hibah harus pakai akta, jadi hadiah saja. Jadi, kami kaget karena selama ini enggak ada di database kamu hadiah segede ini," tutur dia.
Menurut Pahala, Dito akan merevisi LHKPN-nya, yang disebut hadiah-hadiah diganti hibah tanpa akta.
Pahala menerangkan sejauh ini belum ada kejanggalan ataupun keraguan dalam LHKPN Dito. Bahkan, Pahala berujar Dito ingin mengundang KPK untuk membuat program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenpora.
"Beliau mengundang KPK bikinlah program pencegahan di sana. Besok mungkin jam 8 pagi saya ke sana membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementeriannya," ucap Pahala. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Incar Duit Haram Rafael Alun Melalui Unit Bisnisnya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga