JAKARTA - Pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompoel tentang adanya mafia hukum di DPR diyakini bukan sekedar pepesan kosongRuhut pun diminta serius jika memang hendak membongkar praktik mafia hukum di Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum
BACA JUGA: Mantan Sekretaris Sebut Nunun Tak Pernah Lupa
Namun demikian, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pro-aktif mengusutnya.Hal itu dilontarkan pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan di gedung DPR RI, Senin (1/5)
BACA JUGA: BKN Minta Pengisian Jabatan Eselon Berdasar Seleksi
Karenanya, Iberamsjah menganggap sudah semestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk menelusuri praktik mafia hukum di Komisi yang juga menjadi partner kerja KPK itu"KPK ceroboh jika tidak melihat permainan para mafia itu
BACA JUGA: Mendagri Tunggu Laporan Kepala Daerah
Masyarakat saja bisa melihat kok karena praktiknya kasatmata dan terang-terangan," ujarnya.KPK, sebutnya, sebenarnya tidak akan kesulitan menelusuri praktik mafia hukum termasuk dalam hal transaksi perkaraPasalnya, KPK bisa melakukan penyadapan untuk mengendus transaksi perkara yang diyakini bisa bernilai miliaran rupiah.
"KPK kan bisa menyelidikinya dengan melakukan penyadapanKalau ada bukti, tindak dan tangkap saja merekaKPK pasti tidak akan menemui kesulitan untuk bisa membuktikan hal ituSoal nilai miliaran rupiah itu saya rasa tidak sulit melacaknya,” cetusnya
Iberamsjah mengakui, salah satu yang banyak disorot tentang kemungkinan adanya mafia hukum adalah kasus Sistem Administrasi Badan Humum (Sisminbakum) dan sengketa kepemilikan TPI antara Siti Hardiyanti Rukmana dengan Hary Tanoesoedibjo"Kita bisa membacanya di media kok bagaimana kegigihan mereka-mereka yang membela pihak tertentu dengan alasan-alasan tertentuTapi saya sama sekali tidak pernah membaca pembelaan mereka terhadap rakyat,” ucapnya.
Iberamsjah pun tak menampik anggapan bahwa kehadiran pengusaha yang bermasalah dalam rapat-rapat di DPR akan selalu disambut antusias para politisi di SenayanSementara jika masyarakat kelas bawah yang datang, para politisi di Senayan justru berbondong-bondong kabur dari rapat
“Masyarakat tidak bodoh untuk tahu kalau DPR menerima pengaduan itu hanya dari kalangan orang berduit dan tentu saja ada setoran dibalik itu semuaMana mau mereka menerima aduan masyarakat kecil, karena tida ada duitnyaSaya sendiri bingung kok KPK diam saja, padahal sudah sangat terang benderang,” ketusnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Yakin Mampu Bina Anak Panji Gumilang
Redaktur : Tim Redaksi