jpnn.com, JAKARTA - Ratusan orang mengatasnamakan Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) datang ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut diusutnya kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto sering disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.
BACA JUGA: Sst, KPK Sedang Proses Kasus Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah, Siapa Tersangkanya?
Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (2/1).
Dalam orasinya, Ketua PPK Dendi Budiman menyebutkan bahwa adanya tambang ilegal yang mendapat backingan dari petinggi Mabes Polri semestinya segera diungkap oleh KPK.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi di Papua, KPK Periksa Liu Yanto Candra
“KPK jangan tinggal diam, ini bukan hanya soal korupsi tapi soal sumber daya alam yang dirampok oleh orang dan semua itu ternyata diduga mendapat backingan dari petinggi Mabes Polri karena selalu mendapat setoran,” kata Dendi (sapaan akrabnya) depan KPK.
Dendi menjelaskan bahwa terungkapnya dugaan adanya setoran ke Kabareskrim Polri berawal dari pengakuan Ismail Bolong sekalipun ditarik kembali namun, menurut Dendi, hal itu semestinya menjadi petunjuk bagi KPK untuk mengusutnya.
BACA JUGA: KPK Diminta Ikut Mengusut Kasus Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong
“Video yang viral dari pernyataan Ismail Bolong jelas menyebut Kabareskrim, sekalipun diklarifikasi sendiri namun itu tidak menghilangkan rasa curiga yang harus diatensi oleh KPK,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut Dendi, pernyataan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga mengakui sedang menyelidiki dugaan suap tambang ilegal di internal Polri.
“Sambo kan juga mengakui telah menandatangani pemyelidikan suap tambang ilegal yang terjadi di internal Polri,” lanjutnya.
Selain itu, Dendi mengungkap bahwa gaduhnya peristiwa adanya dugaan suap tambang ilegal merupakan perang bintang yang berdampak pada menurunnya kepercayaan Publik terhadap institusi Polri.
“Ada sebagian yang menduga bahwa ini adalah perang bintang yang sama-sama memiliki kartu merah di Mabes Polri, tentu melihat itu masyarakat semakin tidak percaya terhadap institusi Polri,” terangnya.
Namun, lanjut Dendi, masyarakat tidak hanya mau menonton drama perang bintang namun harus ada pengusutan terkait suap tambang ilegal tersebut.
“Masyarakat tidak peduli dengan drama perang bintang itu, yang diinginkan masyarakat adalah pengusutan dugaan suap tambang ilegal,” ungkapnya.
Karena itu, Dendi mendesak KPK harus turun tangan dan segera periksa semua yang terlibat.
“KPK harus kerja yang benar, kalau ada indikasi korupsi harus segera tindak lanjuti. Panggil dan periksa Kabareskrim Agus,” ucapnya.
“KPK jangan takut, rakyat bersama KPK,” lanjutnya.
Terakhir Dendi memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi apabila KPK tidak segera menindaklanjuti dari tuntutan yang disampaikan.
“Tuntutan kami jelas, usut tuntas dan segera periksa Kabareskrim Polri. Kalau tidak, maka pastikan kami akan terus demo depan KPK,” tutupnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif