KPK Didesak Usut Para Kadisdik

JAKARTA—Koalisi Pendidikan meminta kepada aparat pengawas dan penegak hukum, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi ke sejumlah sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) yang diduga melakukan praktek korupsi juga harus diusut.

“Sekarang ini banyak sekali Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang melakukan penyimpangan dana pendidikan

BACA JUGA: RI Kirim Tim ke Olimpiade Astronomi Internasional

BPK dan KPK harus mengauditMengingat, selama ini kami melihat BPK dan KPK serta aparat penegak hukum lainnya belum serius menangani kasus korupsi pendidikan di tingat pusat maupun daerah,” ujar Anggota Koalisi Pendidikan, Febri Hendri yang juga Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW di Jakarta, Kamis (11/8).

Koalisi Pendidikan, lanjut Febri, juga menekankan perlunya pemerintah segera membenahi sistem anggaran pendidikan, termasuk mekanisme penyaluran dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke sekolah

BACA JUGA: Kepsek Dianggap Tak Obyektif Menilai Guru

“Ini sangat rawan korupsi,” imbuhnya.

Selain itu, Koalisi Pendidikan ini juga mengkritik mengenai tingginya biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama untuk sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI)Menurutnya, secara tidak langsung, RSBI inilah yang mengakibatkan sekolah negeri papan atas di Jakarta maupun daerah melambungkan pungutan dari masyarakat tanpa peningkatan mutu yang signifikan.

“Ini menyebabkan akses masyarakat kelas menengah dan masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas makin terabaikan

BACA JUGA: Kemdiknas Siapkan Tunjangan Khusus bagi Guru SLB

Ini sudah dalam taraf yang snagat keterlaluan dan mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan,” jelas Febri(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Malas, Tunjangan Terancam Dipotong