KPK Diminta Awasi Penggunaan APBN di Daerah

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk mengambil peran dalam rangka pengawasan atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan di daerahBenny mengkhawatirkan jika tanpa pengawasan, dana APBN yang digelontorkan ke daerah justru akan menimbulkan masalah

BACA JUGA: Jamin Jaksa Pengusaha Calon Ketua KPK

"Kebijakan APBN pro daerah yang diterapkan pemerintah pusat harus disertai pengawasan ketat oleh lembaga pengawas seperti KPKKalau tidak maka dari keseluruhan dana APBN yang digelontorkan ke daerah justru menjadi bencana baru," kata Benny K Harman, di DPR Senayan Jakarta, JUmat (20/8).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, lanjut Benny, KPK sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan supervisi kepada kepolisian dan kejaksaan dalam mengawasi APBN

BACA JUGA: Bibit-Chandra Tak Terkait CDR Ary Muladi-Ade Rahardja

Langkah ini menjadi penting dan strategis guna mempersempit ruang gerak penyalahgunaan APBN"Kelemahan KPK selama ini kurang melakukan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian serta terlalu fokus menangani korupsi di Jakarta saja," ulasnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Anggota Komisi III DPR, Saan Mustofa

BACA JUGA: 7 Nama Tak Pernah jadi Kader Parpol

Menurut Saan, dana-dana untuk daerah seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) memang rawan penyelewengan jika tidak dibarengi pengawasan secara tepat.

"KPK harus bersungguh-sungguh mengawasinya apalagi sekarang jumlahnya relatif besar, seperti daerah-daerah penerima dana perimbangan khusus seperti Papua," jelas Saan.

Secara institusi, lanjutnya, Komisi III DPR juga akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan KPK sebagai langkah awal merumuskan cara-cara efektif meminimalisir penyelewengkan APBN di daerah-daerah(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Samakan Antasari dengan Fahmi