jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum KPK gagal membuktikan perbuatan pidana advokat Lucas. Karenanya, Majelis hakim sudah sepatutnya membebaskan dia dari segala tuduhan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide. Mencermati proses penyidikan dan fakta persidangan ia mengatakan KPK lewat Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung menggunakan keterangan satu saksi yakni mantan Sekretaris PT Gajendra Adhi Sakti, Dina Soraya Putranto.
BACA JUGA: Dijadikan Tersangka, Sekda Papua Tetap tak Ditahan
Padahal kesaksian Dina bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, alat-alat bukti lain, hingga diruntuhkan oleh keterangan ahli hukum pidana dan ahli digital forensik.
"Apalagi alat bukti petunjuk berupa bukti elektronik atau digital seperti percakapan via FaceTime bukan milik Lucas tapi disebut oleh banyak saksi fakta ternyata milik Jimmy alias Lie yang selama ini membantu Edy Sindoro keluar masuk Indonesia dan membuat paspor palsu," kata Yusuf dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (19/2).
BACA JUGA: Pemprov Papua Setorkan Bukti Kejanggalan Pegawai KPK ke Polda Metro
Selain itu, dalam persidangan Eddy Sindoro memastikan tidak pernah dibantu dan berbicara dengan Lucas selama Eddy berada di luar negeri. Kemudian bukti penyadapan sebagai alat bukti petunjuk yang dipakai JPU, kata Yusuf, KPK tidak bisa membuktikan perbuatan Lucas.
"Artinya secara keseluruhan alat-alat bukti tidak memiliki kesesuaian atau saling bertentangan," tuturnya.
BACA JUGA: KPK Periksa 9 Legislator Jambi Terkait Suap Ketuk Palu APBD
Selama persidangan, masih kata Yusuf, juga terbukti dengan jelas bahwa uang yang diterima beberapa orang bukan berasal dari Lucas maupun kantor hukum Lucas. Karena dari keterangan para saksi penerima uang, ternyata uang yang dibagi-bagikan oleh Dina Soraya bersumber dari Jemmy alias Lie.
"Ketika disebutkan oleh Dina bahwa Pak Lucas yang menyuruh memberikan uang, sekarang KPK harus bisa buktikan ada tidak, kan tidak ada. Ini kan hanya keterangan saksi Dina, jadi alat bukti yang digunakan KPK apa? Satu saksi itu bukan saksi, namanya unus testis nullus testis," tegasnya.
Selain itu, posisi Lucas bukan kuasa hukum Eddy Sindoro baik sebelum maupun setelah Eddy Sindoro menjadi tersangka di KPK. Bahkan Lucas tidak punya kepentingan apapun dengan Eddy Sindoro dan kasus yang menjerat Eddy Sindoro. Karenanya tidak ada niat jahat atau perbuatan apapun oleh Lucas untuk menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus Eddy Sindoro.
"Secara posisi Pak Lucas kan bukan kuasa hukum Eddy Sindoro. Pak Lucas juga tidak ada kepentingan sama sekali," ungkap Yusuf lagi.
Alasan lainnya, saksi kunci Michael Sindoro dan Stephen Sinarto secara tegas dan jelas menyatakan keterlibatan Jimmy selama pelarian Edy sindoro di luar negeri termasuk para saksi menyebut bahwa pemilik aplikasi facetime adalah milik Jimmy.
"Fakta persidangan jelas dan tegas bahwa ternyata selama pelariannya di luar negeri, Edy Sindoro dibantu oleh Jimmy termasuk ketika rekaman cctv bandara diputarkan tampak jelas Edy Sindoro didampingi Jimmy, anehnya Jimmy tidak pernah sekalipun dipanggil oleh KPK. Ada apa?" Kata Yusuf Sahide.
Terakhir Yusuf menegaskan dari tahap penyidikan dua alat bukti yang dipakai KPK untuk penetapan Lucas sebagai tersangka menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Eddy Sindoro tidak jelas. Bahkan alat bukti yang dipakai KPK untuk penetapan Lucas sebagai tersangka sangat prematur.
"Alat-alat bukti yang dipakai KPK untuk penetapan Pak Lucas tidak jelas, tidak kuat. KPK dalam penetapan tersangka sebelumnya kan sering kali ceroboh, penetapan Pak Lucas sebagai tersangka ini adalah kesekian kali KPK ceroboh," demikian Yusuf. (dem/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batasi Gerak Pejabat Kementerian PUPR, KPK Surati Imigrasi
Redaktur & Reporter : Adil