jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan kasus operasi tangkap tangan yang berhasil menjerat Ketua DPD Irman Gusman.
Salah satu dasar pertimbangannya, termasuk sejumlah anggota komisi bidang hukum DPR yang menjadi mitra kerja Sekretariat Jenderal KPK, adalah soal anggaran.
BACA JUGA: Bulog Merasa Bersih dari Kasus Suap Irman Gusman
Kasus Irman, barang buktinya tak signifikan untuk ditangani lembaga antirasuah itu. Sebab, hanya Rp 100 juta.
"Memang banyak pertanyaan muncul di public, karena dilihat dari jumlah barang bukti yang tidak signifikan, seratus juta. Kalau tidak ada keterkaitan dengan kasus lain, baik juga KPK mempertimbangkan penanganan kasus ini lebih lanjut," kata Sudding di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (19/9).
BACA JUGA: Bang Ruhut Ingatkan Irman Gusman Tahu Diri
Menurut Sudding, sesuai aturan yang ada, KPK seharusnya bertugas menangani perkara dengan nilai barang bukti di atas Rp 1 miliar. Karena di kasus ini jumlahnya kecil maka sebaiknya digarap oleh instansi penegak hukum lain.
Terkait adanya dugaan politisasi karena jabatan Irman sebagai ketua DPD, Sudding berpandangan anggapan itu bisa saja terjadi karena DPD punya kewenangan terbatas.
BACA JUGA: KPK Periksa Irman di Kasus Korupsi KTP Elektronik
"DPD itu kan tidak ada wewenang eksekusi tentang pendistribusian masalah kuota gula di bulog. Ini kan ada di komisi VI. Kasus ini diibaratkan lebih besar biaya penanganan kasusnya daripada kerugian," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nah Lho, Politikus PKS Digarap KPK
Redaktur : Tim Redaksi