jpnn.com - JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo terus menuai protes. Bahkan, Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi masuk menyelidiki proyek tersebut.
Menurut Uchok, lembaga pemberangus korupsi itu harus menelisik apakah ada dugaan kongkalikong yang melibatkan oknum petinggi negara di balik proyek tersebut.
BACA JUGA: Nih, Daftar Dermawan Paling Banyak Menyumbang Sepanjang Sejarah
"KPK harus bongkar berapa fee untuk oknum pemerintah jika memang ada sehingga pinjaman China masuk ke bank plat merah yang mendukung proyek itu," kata Uchok, Sabtu (23/1).
Uchok pun mengaku setuju dengan pendapat Faisal Basri yang menyebut bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan oleh China Railway pada akhirnya sangat merugikan.
BACA JUGA: Diresmikan Jokowi, Walhi: Melanggar Aturan Tata Ruang
Ia menambahkan, meski pembiayaan bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan adanya pinjaman dari China sama saja uang nasabah milik bank plat merah yang akan "dirampok" untuk membiayai bunga dan pokok pinjamannya.
Belum lagi ada isu Menteri BUMN Rini Soemarno akan mengakali APBN dengan cara Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menguyur bank plat merah agar bisa membayar pinjaman ini.
BACA JUGA: Politikus asal Sumbar Bilang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Menguntungkan
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya tetap merestui pembangunan proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung meski dikerjakan tanpa uang negara.
Faisal menuding proyek yang ditaksir menelan investasi US$5,5 miliar tersebut sarat kepentingan pribadi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang diketahui menjadi penghubung Indonesia guna menjaring investasi dari China.
"Sebut saja ada Rini Soemarno. Urus deal-nya kok bukan Pak Jonan (Menteri Perhubungan)? Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas," ujar Faisal kemarin. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Gafatar, DPR Kritik Pengawasan Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi