KPK Selisik Posisi Lasmi Wabendum Demokrat di Kasus Bupati Banjarnegara

Rabu, 15 Juni 2022 – 21:17 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani. Ilustrasi Foto: YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik dugaan keterlibatan anggota DPR RI Lasmi Indaryani dalam kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Lasmi yang merupakan Wabendum Demokrat itu diduga mengetahui proses penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara pada 2019-2021.

BACA JUGA: Tanggapi Isu Pembubaran KPK, Pengamat: Menyesatkan, Tafsir Keliru Atas Hasil Survei

KPK pun mendalami hal tersebut dengan memeriksa putri Budhi Sarwono tersebut pada Selasa (15/6).

"Lasmi Indaryani dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara pada 2019-2021," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (15/6).

BACA JUGA: KPK Endus Ade Yasin Terima Suap dari Pengusaha Hitam Ini, Siapa Dia?

Fikri masih merahasiakan lebih lanjut sepak terjang Lasmi Indaryani dalam sengkarut dugaan korupsi yang melibatkan bapaknya itu.

KPK berjanji mengungkap kasus itu secara gamblang dalam proses persidangan.

BACA JUGA: KPK Bakal Panggil Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan di Kasus Ade Yasin

Lasmi yang merupakan anggota Komisi V DPR RI dapil Jawa Tengah VII itu tercatat sempat menjabat Direktur Utama PT Semangat Muda.

Berdasarkan penelusuran, sejumlah proyek pernah dimenangkan perusahaan konstruksi itu.

Budhi sebelumnya sempat mengaku memiliki saham di PT Semangat Muda, PT Sutikno Tirta Kencana, dan PT Buton Tirto Baskoro. Perusahan itu bernaung dalam PT Bumi Redjo.

Senin kemarin (13/6), KPK telah mengumumkan saat ini sedang melakukan pengusutan penyidikan perkara baru yang melibatkan Budhi Sarwono.

Perkara tersebut yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Jawa Tengah pada 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Orang Asli Papua Merasa Didiskriminasi KPK, Ini Penyebabnya


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler