jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta tidak setuju dengan usulan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengusulkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) agar partai politik dapat mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka.
Dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, calon kada berstatus tersangka tetap dapat bertarung dalam pilkada. Bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah jika terpilih, sampai ada putusan hukum berkekuatan tetap.
BACA JUGA: Buya: Gaya Kepemimpinan Ganjar di Jateng Sudah Oke
“KIPP Indonesia menyayangkan pernyataan Ketua KPK. Karena hal itu bukan kewenangan KPK dan tidak perlu membuat pernyataan yang bisa menimbulkan polemik hukum dan masuk wilayah politik," ujar Kaka di Jakarta, Kamis (15/3).
Menurut Kaka, peristiwa penetapan tersangka calon kepala daerah merupakan peristiwa hukum yang harus dilakukan oleh KPK, sebagai penegak hukum dalam menangani kasus hukum. Hal tersebut merupakan peristiwa biasa yang tidak perlu dipolitisisasi.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Ide Pemerintah dan KPK Bagus
“KPK sebaiknya fokus pada tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi,” ucapnya.
Kaka menilai, pemerintah tak perlu mengeluarkan Perppu, karena mekanisme Pilkada tetap bisa berjalan, tanpa harus ada Perppu. Karena tidak terjadi kekosongan hukum atau peristiwa yang mendesak.
BACA JUGA: Wiranto Tak Sepakat dengan Ide Ketua KPK
"Pemerintah diminta tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan penegak hukum lainnya, dengan tetap melakukan dukungan pada pelaksanaan Pilkada serentak yang sedang berjalan," kata Kaka.
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengusulkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu agar parpol bisa mengganti calon kepala daerah yang terlibat perkara korupsi.
"Kalau menurut saya supaya partai tidak dirugikan, ada baiknya, ini saran ya, apa tidak sebaiknya presiden mengeluarkan semacam Perppu. Jadi bagi calon yang ditersangkakan kemudian partai bisa mengganti. Kemudian rakyat juga mendapat calon yang terbaik," kata Agus di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (14/3).(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jebloskan Miryam ke Lapas Perempuan Pondok Bambu
Redaktur & Reporter : Ken Girsang