jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili-Timur di Bangkalan, Jawa Timur.
"Terkait dengan pengembangan penyidikan dengan tersangka FA (Fuad Amin) penyidik menemukan bukti-bukti yang firm yang kemudian disimpulkan ada dugaan terjadi TPPU," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Senin (29/12).
BACA JUGA: Ini Imbauan KPI buat Penyiaran Misteri AirAsia
Dalam kasus dugaan TPPU, Fuad disangka melanggar Pasal 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, ia juga dijerat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003.
Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili-Timur di Bangkalan, Jawa Timur. Selain Fuad, dua tersangka lainnya adalah Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko dan ajudan Fuad bernama Abdul Rouf.
BACA JUGA: Keluarga Penumpang: Kita di Sini Kayak Orang Goblok
Fuad dan Rouf diduga sebagai pihak penerima suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Antonio diduga sebagai pemberi suap. Ia disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Basarnas Tangkap Dua Sinyal dari Pilot Pesawat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Mulai Jadwalkan Panggil Nur Alam
Redaktur : Tim Redaksi