JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendata penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas milik negara lainnya untuk kepentingan pribadi pejabat berlebaranWakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyatakan, KPK akan menemui Menteri Dalam Negeri untuk membahas temuan KPK tentang penggunaan fasilitas negara untuk lebaran.
"Kita tunggu hasil dari tim KPK, kan kita juga mendata (pengunaan fasilitas negara untuk kepentingan pejabat berlebaran) itu juga
BACA JUGA: Endin Ingin KPK Juga Jerat Miranda
Kita lihat bagaimana data itu," ujar Haryono di kantornya, Selasa (21/9), saat dimintai tanggapan perihal temuan Tranparency International Indonesia (TII) yang mencatat adanya penggunaan fasilitas negara maupun APBD untuk kepentingan lebaran.Haryono menegaskan, KPK ingin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa lebih baik
BACA JUGA: Manipulasi Honorer Pasti Terlacak
"Kita ingin menaikan IPK, salah satunya dilihat dari bagaimana persepsi masyarakat terhadap hal-hal seperti ini," ucapnya.
Sayangnya, kata Haryono, Pemda sering tidak mendukung upaya perbaikan IPK
BACA JUGA: DPR-Pemerintah Sepakat Percepat Bahas RUU KUB
Tapi Pemdanya tidak mendukung," ulasnya.Karenanya, lanjut Haryono, KPK akan mengumpulkan data tentang penggunaan fasilitas negara untuk lebaran para pejabatnya"Tim kita juga dapat laporan masyarakat, kita akan bicarakan masalah ini dengan Mendagri," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, TII merilis data tentang beberapa kepala daerah yang membolehkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, pemberian parsel di lingkungan kerja, dan penggunaan APBD untuk kartu lebaranTII menilai hal itu bukan sekedar mencerminkan lemahnya komitmen sosial-politik kepala daerah sebagai pemimpin, tetapi juga memunculkan sikap permisif terhadap praktik korupsi.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kursi Ketum Kadin Bukan Batu Loncatan jadi Menteri
Redaktur : Tim Redaksi