jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam surat ke Ditjen Imigrasi, KPK meminta agar sejumlah nama dicegah agar tidak bisa ke luar negeri.
"Terkait dengan kasus BG, KPK sudah mengajukan surat pencegahan terhadap beberapa orang," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di KPK, Jakarta, Rabu (14/1).
BACA JUGA: KPK Targetkan Kasus Hadi Purnomo Tuntas Pertengahan 2015
Salah satu pihak yang dicegah Budi dan putranya, Hervianto Widyatama. Selain itu, KPK juga mencegah Irjen (Pol) Syahtria Sitepu yang kini menjadi Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri. Nama lain yang dicegah adalah seorang anggota Polri bernama Iie.
Menurut Bambang, pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan. Alasan pencegahan adalah agar nama-nama itu dipastikan ada di dalam negeri saat dipanggil KPK.
BACA JUGA: KPK Minta Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri
Dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK mengumumkan Budi sebagai tersangka pada 13 Januari 2015.
Penyelidikan kasus itu dilakukan pada Juli 2014. Setelah penyelidikan, KPK melakukan ekspose atau gelar perkara pada 12 Januari 2015 yang diikuti oleh penyelidik, penyidik, jaksa dan seluruh pimpinan KPK. Dalam ekspose itu diputuskan bahwa kasus yang melibatkan Budi dinaikkan ke penyidikan. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Dilantik, KMP-KIH Bagi-bagi Pimpinan Banggar
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Percepat Proses Hukum Suryadharma Ali
Redaktur : Tim Redaksi