jpnn.com - JAKARTA - KPK meminta Presiden Joko Widodo untuk kembali menggalakan gerakan penyelamatan sumber daya alam (SDA) bersama kementerian/lembaga yang terkait. Rencananya, gerakan tersebut dimulai kembali melalui kegiatan penandatanganan penyelamatan SDA oleh 29 kementerian serta kepala daerah. Terutama kepala daerah yang wilayahnya berhubungan dengan SDA.
"Gerakan ini sudah dijalankan sejak tahun 2013. Baru beberapa kementerian dan lembaga melakukan rencana aksi atau action plan. Nah ini kemudian di monitor oleh KPK," ujar Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi di kantor presiden, Jakarta, Senin (16/3).
BACA JUGA: Meski Tanpa Tes, 1.040 Dokter Gagal jad CPNS
Johan mengungkapkan dalam kegiatan penyelamatan SDA, KPK dan kementerian sudah mengkaji masalah pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2014. Kata Johan, dari kajian tersebut pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara dari sektor minerba sebesar Rp 20 triliun.
Berikutnya, di tahun ini, sambungnya, KPK dan kementerian/lembaga akan mengkaji sektor kelautan dan perkebunan. "Bedanya, 2015 ini kami juga akan masuk sektor kelautan dan perkebunan. Tadi kita sampaikan ke bapak presiden dan presiden menyambut baik," tandas Johan. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Ini Manfaat Hak Angket untuk Menkum HAM Menurut Fahri
BACA JUGA: Gara-Gara Ahok Vs DPRD, Honorer K2 Bakal Puasa Enam Bulan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Johan Budi: Mana Undangan dari Menkumham?
Redaktur : Tim Redaksi