jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan penyergapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi.
Menurutnya, pemberantasan yang terfokus pada penindakan tidak akan mereduksi praktik korupsi, baik sekarang maupun yang akan datang.
BACA JUGA: Jangan Provokasi Masyarakat, Stop Bahas Tragedi 65
Karena itu, kata dia, sambil melanjutkan kegiatan penindakan yang berkualitas, KPK perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi.
Cukuplah sudah, kata Bamsoet, KPK bertindak seperti polisi lalu lintas yang bersembunyi di semak-semak di tikungan jalan untuk mendapat tangkapan pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.
BACA JUGA: Wali Kota Batu Bantah soal Uang Rp 200 Juta, Alphard Bro!
"KPK adalah burung garuda yang mangsanya besar-besar. Bukan burung perkutut," kata Bambang, Senin (18/7).
Menurut dia, sudah saatnya KPK melakukan langkah-langkah besar dengan menangani pekerjaaan atau kasus-kasus korupsi besar yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan di kepolisian maupun di kejaksaan.
BACA JUGA: Ditangkap KPK, Jabatan Iwan Rusmali Langsung Dipreteli
"Kalau hanya mengandalkan OTT saja, ya kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam," tegasnya.
Dia menambahkan, negara telah mengeluarkan dana yang sangat besar bagi gaji para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK.
Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan yang luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.
"OTT itu murah meriah. Jadi, Kalau KPK hanya menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi, tidak bisa dihindari adanya kesan KPK mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi 'murah meriah'," katanya.
Dia yakin, itu tidak akan memberi efek jera yang signifikan. Lihat saja data, selama 15 tahun KPK berdiri praktik-praktik koruptif semakin marak hampir disemua lini kehidupan bangsa ini.
Memang Sudah puluhan kali KPK melakukan OTT. Target OTT pun tidak tanggung-tanggung. Ada sosok Akil Mochtar yang disergap saat masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi.
Ada pula sosok Patrialis Akbar yang disergap saat masih menjabat Hakim Konstitusi. Lalu aIrman Gusman yang disergap saat masih menjabat ketua DPD.
Belum lagi penyergapan terhadap oknum hakim, oknum jaksa dan penegak hukum lainnya, termasuk oknum pejabat di Mahkamah Agung.
"Terakhir sasaran bergeser bupati dan wali kota terutama yang berasal dari PDIP dan Golkar," tegas politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu.
Bagi masyarakat pada umumnya, lanjut dia, target-target besar yang berhasil dijaring KPK itu menjadi bukti bahwa mereka memang tidak pandang bulu. Secara psikologis, kinerja KPK itu mestinya membuat siapa pun takut atau jera.
Sayang, nyatanya efek jera tidak pernah muncul. "Sebaliknya, oknum pemerintah dan oknum anggota parlemen terus bertambah," ujarnya.
Tidak adanya efek jera itu tampak sangat jelas dari rentetan OTT oleh KPK dalam beberapa pekan belakangan ini. Sabtu (16/9) pekan lalu, giliran Wali Kota Batu Eddy Rumpokok yang berasal dari PDIP terjaring OTT KPK.
Sebelumnya, Bupati Batubara Orang Kaya Arya Zulkarnaen dari Golkar yang kena OTT. "Bisa dipastikan bahwa akan ada lagi oknum pemerintah yang terjaring OTT KPK," ujarnya.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, apakah OTT telah melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana diatur dalam UU. Sebab, apa yang kerap terjadi dalam Berbagai penangkapan itu benar-benar OTT atau jebakan.
"Saya meyakini, apa yang dilakukan KPK sebelum penangkapan itu terjadi tidak mungkin tanpa penyadapan, perekaman, infiltrasi atau bahkan penyusupan," ujarnya.(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Yakini OTT KPK Sejalan dengan Komitmen Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy