jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemerintah harus menagih kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia senilai Rp 78 miliar.
"Ini harus ditagih," tegas Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang.
BACA JUGA: Wako Madiun Diduga Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 1 Miliar
Seperti diketahui Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair, disangka KPK menyuap Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno.
Suap USD 145.800 atau sekitar Rp 1,9 miliar diduga untuk mengamankan kasus pajak Rp 78 miliar yang melilit PT EK Prima.
BACA JUGA: Bareskrim Tahan Dua Pegawai Bea Cukai
Uang Rp 1,9 miliar merupakan pemberian tahap pertama dari jumlah Rp 6 miliar yang disepakati Rajesh dan Handang.
Saut mengatakan, pimpinan KPK sejak awal menjabat terus memerhatikan masalah penerimaan pajak secara detail.
BACA JUGA: Aneh, Pengadaan e-KTP 2011 Kok Masih Menyisakan Utang USD 90 Juta?
Pada prinsipnya, Saut menganggap perlu dihitung seberapa jauh kewajiban yang belum dibayar PT EK Prima. Menurut dia, kewajiban pajak tetap harus dibayarkan.
"Karena kalau Tax Amnesty nanti sudah dilakukan selanjutnya mau apalagi? Jadi, setelah sampai batas amnesti nanti maka semua kewajiban harus dipenuhi atau dibayar," kata Saut.
Lebih lanjut Saut pun menilai cara penanganan pajak selama ini masih banyak yang harus diperbaiki. "Cara kita menata pajak sejak kita merdeka tidak perform," pungkas Saut. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyidikan Suap Pajak tak Akan Ganggu Tax Amnesty
Redaktur : Tim Redaksi