Mewakili pimpinan KPK, M Jasin menguraikan hasil penelurusan yang telah dilakukan KPK terhadap pengelolaan dan pengalokasian anggaran PSSI, di pos APBD maupun APBN
BACA JUGA: BPK Temukan Ribuan Kasus Korupsi
Di antara yang dianggap bermasalah, antara lain adalah administrasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaranJasin mengungkapkan, ketimpangan terjadi dikarenakan oleh beberapa hal
BACA JUGA: Ring 1 Capai 81,36 Persen
Misalnya yaitu rangkap jabatan antara pejabat publik dengan pimpinan organisasi olahragaAntara kepentingan pengalokasian anggaran demi memajukan olahraga, dengan jabatan yang disandang oleh pimpinan olahraga sebagai kepala daerah, menurut Jasin lagi, akhirnya sulit untuk dilihat secara objektif
BACA JUGA: Baasyir Dikaitkan dengan Perampokan Medan
Lalu dengan demikian menurutnya, dana dengan mudah diplot begitu saja, bahkan dengan jumlah besar serta cenderung di luar kewajaran.Sementara terkait dana hibah yang diberikan oleh pihak ketiga, masih berdasarkan temuan KPK, juga tidak transparanBaik itu terkait sumbernya maupun besarannya, sehingga cenderung untuk terjadi penyelewengan"Apalagi, ada istilah komisi, bagi mereka yang berhasil menggalang dana," tandas Jasin.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan menyambut baik analisis yang telah dilakukan KPK terhadap pengelolaan anggaran yang teralokasi di APBD maupun APBN, yang salah satunya berupa bantuan untuk sepakbola tersebut"Ini tentu menjadi masukan bagi kami di pemerintah," ujarnya(mur/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengganti Arsyad Sanusi di MK Dilantik Besok
Redaktur : Tim Redaksi