jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas kasus dugaan rasuah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara. KPK diharapkan mendalami ada tidaknya keterlibatan Sektetaris Daerah (Sekda) Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir.
Guru Besar Ilmu Hukum Suparji Ahmad mengatakan, kasus korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara membuktikan bahwa jabatan Pj Gubernur sangat strategis dan menggiurkan. Meski hanya menjabat beberapa bulan sebelum dilakukan Pilkada serentak.
BACA JUGA: KPK Beri Peringatan Keras Terhadap Mantan Wakil Ketua DPR Ini
"Karena bisa langsung mempimpin roda pemerintahan di Provinsi Maluku Utara. Jabatan Pj juga memiliki posisi yang sangat menentukan meskipun hanya Pj tetapi kewenangannya sangat signifikan dan penting," kata Suparji saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/5).
Oleh karena itu, jabatan yang sedemikian penting menjadi tidak layak jika diberikan kepada seorang yang terlibat dalam kasus suap menyuap jabatan di Provinsi Maluku Utara.
BACA JUGA: KPK Minta Imigrasi Mencegah mantan Petinggi Gerindra Ini
"Mengingat arti penting kedudukan Pj itu, maka tentunya orang yang menjabat tentunya harus clear and clean harus jelas dan bersih. Tidak ada dugaan apa pun soal tindak pidana maupun tindak pidana korupsi," ujarnya.
Lantaran sudah terseret kasus korupsi di lingkungan Pemerintahan Maluku Utara, lanjut dia, Sekda Samsudin Abdul Kadir seharusnya tidak memaksakan diri untuk meneruskan ambisi menjadi Pj. Pasalnya, dengan kasus yang masih terus bergulir membuat dirinya akan sulit mengerjakan tugas sebagai pengganti sementara Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara.
BACA JUGA: KPK Diminta Buka Penyidikan Baru soal Permainan WTP BPK Lewat Kasua Kementan
"Masih banyak anak bangsa yang bisa diberikan amanah untuk menjadi Pj yang memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, profesionalitas baik secara formal mau pun materiel itu yang harus menjadi pertimbangan," tuturnya.
Dia menjelaskan meski status Samsudin baru menjadi saksi dan diperiksa KPK, tetapi faktanya yang bersangkutan dinilai KPK mengetahui, melihat, dan mendengar langsung peristiwa korupsi itu. "Karena sudah dipanggil menjadi saksi tentu itu bukan sembarangan," sambungnya.
Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut) Samsudin Abdul Kadir pada Senin (19/2).
Selain Sekda Malut, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali dan Direktur Utama PT Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.
Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan izin usaha pertambangan, jual beli jabatan dan suap proyek di Pemprov Maluku Utara dengan tersangka Abdul Ghani Kasuba (AGK). (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW Minta Jokowi Tak Ulangi Kegagalan Pemilihan Pimpinan KPK, Ingatlah Firli dan Lili yang Bobrok
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga