BACA JUGA: Banjir Lumpuhkan Bandara Temindung Samarinda
"Kami minta kepada Bupati KSB untuk membuktikan jika ada oknum KPK yang meminta uang, biar kami (KPK, Red) bisa tangani secara cepat,'' tegas Johan Budi saat dihubungi JPNN di Jakarta, Jumat (28/11)
BACA JUGA: Kreator Proposal Fiktif Kukar Bersaksi
'' Bupati KSB bisa langsung kontak KPK,'' tantangnya.Keinginan KPK agar Bupati KSB untuk segera melaporkan upaya pemerasan ini belum mendapat respon positif dari Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli
BACA JUGA: Dua Finalis Cabub Dairi Berijazah Palsu?
''Saya siap memberikan keterangan kepada KPK jika memang saya dipanggil untuk dimintai keterangan seputar oknum calo itu,'' kataZulkifi Muhadli saat dihubungi JPNN Jumat (28/11)Sementara itu, Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin menegaskan akan mempertimbangkan untuk memanggil Bupati KSB terkait dengan pernyataan adanya makelar kasus yang bergentayangan di KSB''Ya nanti kami pertimbangkan untuk dipanggil,'' kata Muhammad Yasin pada JPNN, Jum'at (28/11).
Dia menambahkan, sebaiknya bupati KSB berinisitif untuk melaporkan saja, jangan menunggu untuk dipanggilPernyataan Yasin ini juga senada dengan pernyataan Humas KPK Johan Budi, bahwa sebaiknya bupati KSB yang berinisiatif melaporkan oknum KPK tersebut.
"Loh dia (bupati KSB, Red) yang harus melaporkan ke KPK bahwa ada orang KPK yang minta uang, KPK dasarnya apa manggil dia?,'' tanya Johan Budi pada JPNN.
Hasil penelusuran JPNN, oknum yang diduga memeras bupati KSB merupakan orang yang sudah dikenal lama oleh yang bersangkutan (KH Zulkifli Muhadli, Red)Bahkan, selama ini oknum tersebut bermain di dua tempat, sesekali mendukung bupati KSB dilaporkan ke KPK dan sesekali menjalin komunikasi dengan pihak bupati KSB terkait dengan laporan kasus korupsi bupati KSB.
Dari informasi yang diserap JPNN, oknum tersebut berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hanya saja bertempat tinggal di Jakarta''Malah oknum tersebut pernah menjadi tim sukses bupati KSB,'' ungkap sumber yang enggan identitasnya dibeberkan.
Sumber lain juga menjelaskan, sindikat yang mengatasnamakan dirinya KPK yang beroperasi di NTB dikendalikan dari Jakarta, namun memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan pendekatan kepada calon korban.(sid/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Sahkan Pleno KPU Taput
Redaktur : Tim Redaksi