jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta Pusat, Jumat (16/4). Dalam kesempatan itu, KPK mengampanyekan nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi.
Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengajak jajaran PSI untuk menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Wawan menyatakan, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.
BACA JUGA: Warga Surabaya Bisa Berobat Gratis dengan Tunjuk KTP, PSI Siap Kawal
“Jadi yang diinsersikan pendidikan antikorupsi bukan hanya siswanya saja, tetapi juga gurunya. Nilai-nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak PAUD sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi,” tegas Wawan dalam keterangannya, Jumat (16/4).
KPK, sambung Wawan, dengan undang-undang baru memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
BACA JUGA: Hasil Survei, PDIP dan PSI Bakal Kuasai DKI Jakarta
KPK, lanjut Wawan, menilai penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi. KPK juga menggandeng segenap jejaring pendidikan, bukan hanya jenjang pendidikan semata.
Wawan menjelaskan tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI untuk mendorong komitmen partai tersebut menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.
BACA JUGA: Hasil Survei: PSI Menyodok ke Papan Tengah, Partai Ummat Kuda Hitam
Melalui SIPP, jelas Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politikus, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.
"Parpol sebagai pencetak pemimpin bangsa atau penentu kebijakan, pembuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Untuk itu bagaimana kami membentuk atau mengawal agar parpol yang ada sekarang ini menjadi parpol yang antikorupsi,” kata Wawan.
KPK berharap PSI berkomitmen mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang, sesuai dengan jumlah komponen. Salah satu dari anggota tim tersebut, pinta Wawan, ditunjuk sebagai narahubung KPK.
Terakhir, Wawan meminta PSI memasukkan materi antikorupsi dalam sesi-sesi pelatihan kepada kader. Wawan juga berpesan kepada seluruh pengurus DPP PSI yang hadir untuk saling mengingatkan agar jangan mendekati korupsi.
Kehadiran KPK diterima oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Plt Sekretaris Jenderal Dea Tunggaesti, Bendahara Umum Suci Mayang Sari, dan beberapa anggota pengurus lainnya.
Sependapat dengan KPK, Isyana menyebut, pendidikan menjadi salah satu yang utama. Menurut dia, PSI terus mengingatkan kader-kadernya akan nilai-nilai dasar integritas.
PSI juga berupaya mengubah persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap parpol. Menurutnya, politik merupakan sesuatu yang mulia apabila berada di tangan orang-orang yang tepat.
“Salah satu yang kami lakukan untuk kaderisasi adalah dengan membuat sekolah kader solidaritas Indonesia. Berhubung pandemi, kami menyiapkannya secara online. Saat ini sudah selesai angkatan pertama. Ke depan, kami juga menyiapkan kader-kader kami untuk menjadi anggota legislatif ataupun staf ahli anggota legislatif,” kata Isyana.
Dea Tunggaesti menambahkan, PSI telah menerapkan sistem pengelolaan internal partai yang meliputi sistem rekrutmen dan kaderisasi. Dalam proses rekrutmen, Dea mengaku, PSI senantiasa mengedepankan transparansi. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga