jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemetaan titik-titik rawan korupsi anggaran penanganan bencana Covid-19.
Ketua KPK Komisaris Jenderal alias Komjen Firli Bahuri mengatakan titik rawan korupsi itu adalah pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocussing dan realokasi anggaran untuk Covid-19 di APBN dan APBD, penyelenggaran bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah.
BACA JUGA: Jangan Main-Main! KPK Siap Hukum Mati Koruptor di Bencana Corona
“Ini yang kami lakukan analisis dan kajian. Ada empat titik rawan terjadinya korupsi,” kata Firli saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Rabu (29/4).
KPK akan melakukan pengawasan empat titik rawan korupsi itu. Terutama pada program bantuan sosial (bansos).
BACA JUGA: Wahai KPK, Jangan Sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil soal Kartu Prakerja
“Karena ini menjadi hak rakyat, maka harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia menambahkan meskipun KPK hanya berada di Jakarta, tapi pihaknya mengedepankan sembilan koordinator wilayah (Korwil) dengan 54 anggota se Indonesia untuk pencegahan maupun penindakan.
BACA JUGA: KPK Diminta Monitor Anggaran Covid-19 Sejak Awal
KPK memang tidak bisa menjangkau 542 kabupaten/kota, 34 provinsi, dan kementerian yang melakukan penganggaran.
Namun, kata Firli, KPK sudah melakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga, termasuk meminta bantuan Polri untuk pengawasan pelaksanaan dan penggunaan anggaran, serta distribusi bansos di seluruh pelosok tanah air. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy