jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus suap PLTU Riau-1 untuk Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Menteri dari Golkar yang baru mengundurkan diri itu juga sudah menerima SPDP dari KPK.
Sebagaimana pemberitaan JawaPos.com, Idrus menjadi tersangka korupsi karena diduga terlibat dalam suap untuk memuluskan proyek PLTU Riau-1 senilai USD 900 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Kasus itu sebelumnya menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih yang juga kader Golkar.
BACA JUGA: Idrus Marham Beber Alasan Mundur dari Mensos
Eni dikenal sebagai kepercayaan Idrus. Kini, KPK telah menjerat Idrus sebagai tersangka. "Dijerat Pasal 12 huruf a/b UU Tipikor," papar sumber JawaPos.com.
KPK pada bulan lalu telah melakukan ekspose kasus itu untuk mendalami peran Idrus. Hasilnya, sudah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menjerat mantan sekretaris jenderal Golkar itu.
BACA JUGA: Terseret Kasus Suap, Idrus Marham Mundur dari Mensos
’’SPDP memang sudah dikirimkan ke IM kemarin (23/8),” imbuh sumber lain di internal KPK.
Idrus juga mengaku telah menerima SPDP itu. Bahkan, politikus asal Sulawesi Selatan itu tak menampik kabar yang menyebutnya sudah menjadi tersangka.
BACA JUGA: Mensos Idrus Marham Bantah Perluasan BPNT Bermuatan Politik
“Kemarin sudah diberi SPDP. Yang namanya penyidikan, kan statusnya sudah tersangka,’’ ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.
Seperti diketahui, KPK pada 17 Juli 2018 menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. OTT itu menjaring Eni dan pengusaha Johannes B Kotjo.
KPK menduga Eni menerima suap dari Johannes yang dikenal sebagai pengusaha energi. Ada uang Rp 500 juta yang diduga sebagai suap dari Johannes untuk Eni terkait proyek PLTU Riau-1.
KPK menjemput paksa Eni di rumah dinas Mensos. Saat itu Idrus sedang menggelar perayaan ulang tahun putrinya. (ce1/ipp/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Pastikan Kebutuhan Dasar Korban Gempa NTB Terpenuhi
Redaktur : Tim Redaksi