jpnn.com - JPNN.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tidak akan mudah memberikan persetujuan kepada tersangka korupsi menjadi justice collaborator (JC).
Hal ini ditegaskan Agus menanggapi kabar pengajuan JC dua tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mantan pejabat Kemendari Irman dan Sugiharto.
BACA JUGA: Agus Rahardjo: Sebaiknya Koruptor tidak Diberi Remisi
Agus mengaku belum mengetahui apakah keduanya akan mengajukan JC. Namun, Agus mengatakan, jika mengajukan JC tidak akan langsung disetujui.
"JC itu harus dilihat konsistensi orangnya di pengadilan, kemudian betul tidak sikapnya seperti pada waktu pemberkasan pembuatan berita acara," kata Agus, Selasa (27/12).
BACA JUGA: KPK Bakal Kebut Penuntasan Kasus-Kasus Ini Tahun Depan
Menurut Agus, sikap terdakwa di pengadilan juga menjadi penilaian. Karena persetujuan JC biasanya ditentukan pada akhir persidangan atau menjelang putusan. Selain itu, akan dilihat apakah terdakwa banyak membantu mengungkap pelaku atau kasus secara keseluruhan.
"Dari pengalaman kami ada loh orang yang mengajukan JC, dia mengungkap waktu di pemeriksaan, kemudian pada saat di pengadilan menolak," katanya.
BACA JUGA: Ini Dia 5 Tahanan yang Rayakan Misa Natal di KPK
Menurut dia, sikap seperti ini bisa membuat pengajuan JC tidak disetujui. Kalau nanti di pengadilan konsisten maka bisa saja JC disetujui. "Jadi tuntutannya bisa kami rendahkan," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Minta Mantan Bos Lippo Pulang dan Menyerah
Redaktur & Reporter : Boy