KPK Tak Terima Hukuman Terbit Perangin Angin Dikurangi, Tempuh Kasasi

Selasa, 21 Februari 2023 – 17:51 WIB
Plt. Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri. Foto: Fathan Sinaga/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menerima putusan banding yang mengurangi hukuman terdakwa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dikurangi.

Lembaga antirasuah itu pun lantas menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

BACA JUGA: Penyuap Bupati Langkat Terbit Perangin Angin Segera Disidang

Terbit sebelumnya dijerat kasus suap paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2021.

"Tim jaksa mengajukan kasasi karena majelis hakim salah menerapkan hukum dalam hal beberapa isi pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding belum memenuhi rasa keadilan untuk lamanya masa pidana badan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (21/2).

BACA JUGA: Usut Kasus Gratifikasi Bupati Langkat, KPK Sita Rp 8,6 Miliar

Terbit sebelumnya divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta juga memvonis terdakwa II Iskandar Perangin Angin pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

BACA JUGA: Keluar dari Gedung KPK, Bupati Langkat: Demi Tuhan Itu Titipan

Kedua terdakwa kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengurangi hukuman badan untuk kedua terdakwa.

Majelis Hakim PT DKI Jakarta mengurangi hukuman Terbit Rencana Perangin Angin dari 9 tahun menjadi 7 tahun 6 bulan penjara.

Sedangkan terdakwa Iskandar Perangin Angin dikurangi hukuman penjara dari 7 tahun 6 bulan, menjadi 6 tahun.

Putusan tersebut tertuang dalam surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2/Pid.sus-TPK/2023/PT DKI pada tanggal 14 Februari 2023.

"Kami berharap Majelis Hakim Tingkat Kasasi MA mempertimbangkan seluruh alasan kasasi tim jaksa dan memutus sesuai dengan surat tuntutan," ujar Ali.

Ali menambahkan ada beberapa barang bukti signifikan berupa uang yang seharusnya berdasarkan fakta hukum dirampas untuk negara, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah uang tersebut. (Antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler