jpnn.com, JAKARTA - Tersangka penyuap Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin, akan segera menjalani persidangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas dakwaan Muara itu.
BACA JUGA: Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Nonaktif, Jangan Sampai Polisi Tebang Pilih!
"Jaksa KPK Budhi S telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Muara Perangin Angin ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/3).
Fikri mengatakan tim jaksa masih menunggu keputusan PN Jakarta Pusat mengenai hakim yang memimpin sidang.
BACA JUGA: Propam Periksa 4 Bintara dan 1 Perwira di Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
KPK, lanjut pria berlatar belakang jaksa itu, juga menunggu penetapan hari persidangan Muara.
"Pengadilan Tipikor sepenuhnya memiliki kewenangan melakukan penahanan bagi tersangka tersebut," jelas dia.
BACA JUGA: Siapa Oknum Polisi Terlibat Kasus Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat?
Menurut Fikri, Muara didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua Pasal 13 Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan status tersangka terhadap penerima suap di Pemkab Langkat, yakni Bupati Terbit Rencana Perangin Angin, Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor, masing-masing Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.
Sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin-angin dari pihak swasta/kontraktor.
Tersangka Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sebagai pemberi, Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Remaja jadi Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Kenapa? Oh, Ternyata
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga