JAKARTA - Peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa kasus suap di Kemenakertrans maupun Wisma Atlet SEA Games bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap praktik mafia anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR maupun di kementrianMenurut Abdullah, KPK bisa menggunakan keterangan para saksi untuk memeriksa semua pihak yang disebut terlibat.
“Peluangnya harus di situ
BACA JUGA: Baru Calon Mantu, Foto Aliya Rajasa Mejeng di Istana
Soal bantahan itu kan hak, tapi kesaksian seharusnya bisa dijadikan fakta hukum awal yang sebenarnya bisa ditelusuriKPK, tambahnya, harus bisa melanjutkan kesaksian fee proyek dan dugaan aliran dana ke beberapa pejabat parpol ataupun di kementrian
BACA JUGA: Suap di Kemenakertrans, Muhaimin Tak Bisa Cuci Tangan
Abdullah menambahkan, semestinya pengungkapan kasus Wisma Atlet dan suap di Kemenakertrans tidak berhenti pada tersangka yang sudah ditangkap saja, namun juga dikembangkan kepada semua pihak termasuk dalang dan para anggota mafia anggaran."Kesaksian dari pihak-pihan yang telah ditangkap oleh KPK selama ini juga mengonfirmasi bahwa korupsi dilakukan melalui dua jaluh yaitu birokrasi dan politik, termasuk juga keterlibatan pengusaha yang akan mendapatkan proyeknya nanti
BACA JUGA: Diminta Usut Banggar, KPK Dituding Menghindar
Selama ini, sebut Abdullah, KPK belum berhasil mengembangkan kasus korupsi lebih jauh ke para otaknya sehingga masyarakat wajib mendorong komisi pimpinan Busyro Muqoddas itu agar bisa memperluas wilayah penyelidikannya.
“Kalau dilihat korupsi di Kemenegpora dan Kemenakertrans polanya sama, permainan dimulai di komisi, di Banggar DPR, dan melibatkan birokrasiKonstruksi kasusnya hampir mirip .Praktek mafia anggaran terus terjadi dan ini merupakan sinyalemen bahwa ada pola untuk mendapatkan dana di dua jalur ini,” tukasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Janji Tak Tebang Pilih
Redaktur : Tim Redaksi