Diminta Usut Banggar, KPK Dituding Menghindar

JAKARTA - Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani membongkar praktik mafia anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRUcok menduga KPK khawatir anggarannya bakal dipotong jika sampai membongkar praktik mafia anggaran di Banggar.

“Masyarakat tentunya banyak yang bertanya mengapa KPK sampai saat ini meskipun sudah kerap disebut-sebut sebagai bagian dari mafia anggaran, namun belum ada satupun anggota atau pimpinan Banggar yang diperiksa? Saya coba menganalisa, yaitu karena KPK anggarannya sangat tergantung pada Banggar

BACA JUGA: KPK Janji Tak Tebang Pilih

Makanya KPK tidak berani menyikat Banggar, kalau (Banggar) disikat, bisa disikat juga anggaran KPK itu nanti,” ujar Uchok, di Jakarta, Senin (5/9).

Selain itu, lanjutnya, para kader partai di Banggar DPR juga difungsikan sebagai "mesin" pencari uang bagi partai dengan cara mengakali APBNDengan demikian, jika KPK menyikat Banggar maka sama saja hal itu akan berpengaruh pada KPK

BACA JUGA: Abdullah: Mungkin Nazar Sudah Dapat Lailatul Qadar

“Pihak KPK utamanya jajaran birokrasinya, tentu tidak ingin calon-calon pimpinan KPK yang notabene pimpinan mereka tidak mau proses pemilihannya terganggu karena KPK menyidik anggota-anggota DPRUtamanya dari Banggar yang biasanya juga bagian dari mesin uang partai,” tegasnya.

Fenomena praktik mafia anggaran di Banggar DPR ini semakin terkuak setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut adanya politisi di DPR yang ikut terlibat berbagai permainan anggaran

BACA JUGA: Mudik, Sudah 700 Nyawa Melayang

Selain itu anggota Fraksi PAN, Waode Nurhayati juga pernah menyebutkan nama-nama pimpinan Banggar sebagai pihak yang memainkan dana DPID, imbuh Uchok.

Uchok juga mengkritisi pernyataan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar bahwa menteri tidak tahu-menahu soal anggaran karena dia bukan pejabat Kuasa Pengguna AnggaranJustru menurut Uchok, menteri harus bisa mengontrol semua yang dilakukan birokrasi, termasuk rencana kerja dan pembiayaan program kementrian

"Kalau menteri dianggap tidak tahu berarti dia bukan menteriLagipula tahu tidak tahu, seorang pimpinan tetap harus bertanggungjawab atas kerja anak buahnyaKalau memang menteri tidak terlibat maka dia harus bisa membuktikan diri tidak terlibat namun dia tetap harus mundur karena terjadinya kasus korupsi di lembaganya,” tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Janji Tak Akan Lindungi Muhaimin