jpnn.com, JAKARTA - Praktisi Hukum Edi Hardum mengapresiasi KPK yang telah bekerja keras mengungkap kasus dugaan korupsi di Lamongan, Jawa Timur.
Dia pun mendesak lembaga antirasuah tersebut harus melakukan penelusuran mendalam untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin terlibat.
BACA JUGA: DPP Demokrat Buka Suara Terkait Penggeledahan KPK di Rumah Dinas Bupati Lamongan
Karena, kata dia, pelaku korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali ada keterlibatan beberapa orang, bahkan hingga puluhan orang.
"Kami apresiasi KPK atas kerja keras mereka dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di Lamongan," kata Edi Hardum dalam webinar dengan tema “KPK Ungkap Korupsi di Lamongan, Siapa Selanjutnya?”, Senin (2/10/2023).
BACA JUGA: Bidik Dugaan Korupsi di Pemkab Lamongan, KPK Geledah Sejumlah Tempat, Termasuk Rumdis Bupati
Edi juga meminta KPK harus terus bergerak maju untuk mengejar semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Semestinya Bupati Lamongan saat ini harus diperiksa sebagai saksi. Sebagai kepala daerah bagaimana pertanggung jawaban atas dugaan korupsi tersebut," imbuhnya.
BACA JUGA: Pemkab Lamongan Lindungi 22 Ribu Petani Tembakau dengan BPJS Ketenagakerjaan
Untuk diketahui, KPK sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pekerjaan proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
KPK tentu mengusut kasus tersebut, menurut dia, untuk melaksanakan tujuan penegakkan hukum. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. Ada kemanfaatan hukum, sehingga memberikan efek jera kepada semua ASN.
"Tentu pengungkapan ini agar rasa keadilan tumbuh di masyarakat," ucapnya.
"KPK diharapkan mengusut dugaan korupsi di Lamongan tidak boleh pandang bulu, harus mengedepan prinsip kesamaan di depan hukum, (equality before the law). Jadi siapa pun yang diduga terlibat harus diseret ke muka hukum," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Prof Lisman Manurung menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara korupsi dan insentif. Ia mengatakan bahwa ketidaksesuaian dengan standar dalam bekerja bisa mengakibatkan penurunan pelayanan masyarakat.
“Kasus-kasus suap dan praktik korupsi seringkali muncul dalam upaya meningkatkan pelayanan, yang akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyinggung permasalahan timbunan mobil rongsokan yang bertumpuk-tumpuk, dan menekankan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan upaya preventif yang lebih luas,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menekankan perlunya tindakan tegas dari KPK.
Menurutnya, KPK harus memiliki keberanian untuk menindak para koruptor dan menghadirkan efek jera yang kuat dengan menyita harta mereka. Baginya, korupsi harus dianggap sebagai perjuangan bersama yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan tindakan.
"Saya tekankan, pentingnya KPK menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali,” ujar Jerry.
Jerry juga menginginkan KPK agar fokus pada penegakan hukum dan tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan politik atau faktor lainnya.
KPK sebagai lembaga anti-korupsi harus memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan mereka, dan para pelaku korupsi harus dihadirkan di depan hukum untuk pertanggungjawaban apa yang telah mereka lakukan.(ray/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean