jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon kini menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan polemik antara dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupis vs Polri. Menurutnya, Jokowi harus mengeluarkan keputusan minggu ini agar status calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak menggantung.
”Tidak ada komanya lagi,” kata Fadli usai rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
BACA JUGA: Apa Kata Ketua MPR soal Kebebasan Pers?
Fadli mengatakan berlarutnya polemik KPK vs Polri menimbulkan bermacam-macam dampak, seperti banyaknya demonstrasi dan pernyataan yang saling bertentangan di sosial media. Hal tersebut justru akan mengganggu kerja KPK dan Polri sendiri.
”Dua institusi ini harus diselamatkan. Saya kira harus ada keputusan politik, (yaitu) keputusan presiden,” katanya.
BACA JUGA: Jurus BTN Agar Masyarakat Lebih Mudah Punya Rumah
Pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra itu menjelaskan, sesungguhnya tidak ada kewajiban presiden menunggu proses praperadilan Budi Gunawan untuk mengambil keputusan. Jika memang presiden menganggap hal tersebut sangat diperlukan, Fadli mempersilakan presiden untuk menunggunya. Namun, jika proses praperadilannya berkepanjangan, akan sangat merepotkan.
”Jadi, sebenarnya presiden tinggal mengambil keputusan saja,” ucapnya.
BACA JUGA: Anak Buah Wiranto Sarankan Jokowi Tak Usah Ragu Lantik BG
Jika pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dibatalkan, DPR akan meminta penjelasan. Sebab, komisi III (bidang hukum) DPR sudah melakukan fit and proper test dan memberikan persetujuan. ”Perlu penjelasan, tapi kita tidak mau berspekulasi,” ujarnya.
Fadli mengatakan, dalam setiap keputusan mengandung konsekuensi. Menurutnya, tidak semua orang pasti happy dengan suatu keputusan. ”Presiden sekarang merenunglah, atau itu saya bilang, cari wangsit,” ujarnya dengan nada humor. (des/fal/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia-Malaysia Sepakat soal Kebijakan TKI Satu Pintu
Redaktur : Tim Redaksi