jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai kenaikan dana bantuan partai politik dari negara akan berimplikasi positif.
Termasuk menghasilkan kepala daerah dari parpol yang bersih dan berintegritas.
BACA JUGA: Ketua KPK Isyaratkan ada Tersangka Baru Korupsi E-KTP
Sementara dengan kondisi sekarang, kata dia, seseorang yang mau menjadi bupati bisa menghabiskan uang Rp 20-25 miliar.
"Bayangkan kalau bupati sampeyan di kabupaten mana, menghabiskan itu pakai utang lagi. Mau jadi apa kalau jadi bupati, pasti main proyek," ujar Alexander di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (18/1).
BACA JUGA: Harusnya KPK Konfirmasi ke Saya
Nah, dia berharap kalau dana parpol dinaikkan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah adalah berintegritas.
Sebab, untuk kampanye sudah didanai parpolnya yang dibantu uang negara.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Ini Kecam KPK Soal Kasus Sumber Waras
"Dia tidak perlu keluar uang untuk dana kampanye. Semua dibiayai parpol pendukungnya," jelas dia.
Saat ditanya apakah uang negara mampu membiayai parpol yang jumlahnya banyak, Alexander mengatakan bahwa KPK telah melakukan kajian.
Hasilnya, keuangan negara tidak akan terbebani jika pemerintah mendanai 50 persen biaya operasional parpol.
"Taruhlah misalnya kita alokasikan dari APBN Rp 5 triliun dengan benefit pemimpin yang baik dan berintegritas dan otomatis akan mengamankan APBD. Keuntungan lebih besar kan, okelah kita danai parpol," ujar dia.
Soal apakah pembiayaan setengah dari kebutuhan parpol bisa menjadi jaminan lahirnya kepala daerah yang bersih dari main proyek, Alexander meyakini bisa.
"Kalau misalnya jadi pemimpin daerah tanpa biaya apapun dan gajinya. Kita jamin kesejahterannya. Apalagi yang dicari. Kebanyakan kan mereka main proyek, jual beli jabatan, mungkin dia jadi kepala daerah utang kemana-mana," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Reklamasi, KPK Segera Temui Plt Gubernur DKI
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam