KPU Bentuk Dewan Kehormatan

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum melaporkan adanya pelanggaran kode etik dari sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum di empat provinsiMenindaklanjuti laporan tersebut, KPU memutuskan membentuk Dewan Kehormatan untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran itu.

Pembentukan Dewan Kehormatan (DK) yang bersifat ad hoc itu diluncurkan di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/12)

BACA JUGA: Kejagung Cekal Hartono Tanoesoedibjo

DK terdiri atas lima anggota, tiga dari KPU dan dua dari tokoh masyarakatMantan hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie didaulat menjadi ketua DK KPU, dengan sekretaris anggota KPU Endang Sulastri

BACA JUGA: Syria Putihkan 70 Ribu TKI Ilegal

Tiga anggota lain adalah dua komisioner KPU Samsulbahri dan I Gusti Putu Artha, ditambah mantan hakim konstitusi HAS Natabaya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, Bawaslu melaporkan adanya pelanggaran kode etik masing-masing di KPU Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, dan Sumatera BaratDK sendiri dibentuk pada 22 Desember lalu

BACA JUGA: Kejaksaan Selidiki Kasus Bank Indover

Namun, baru Rabu (24/12), DK resmi melakukan pleno untuk kali pertama”Pembentukan DK ini untuk kali pertama, bahkan sejak Pemilu 1955,” kata Hafiz kemarin.

Dia menjelaskan, sejumlah permasalahan telah terjadi di empat KPU provinsi tersebutDi KPU Sumsel diduga telah terjadi pelanggaran kode etik terkait pemilihan anggota KPUD di beberapa kabupatenIndikasinya, KPU Sumsel tak juga bisa memutuskan siapa saja yang terpilih menjadi anggota KPUD beberapa kabupaten di SumselSelain itu, dua personel KPU Sumsel diduga menjadi pengurus Partai Matahari Bangsa (PMB) Sumsel.

Sementara itu, untuk kasus KPU Papua dan Sumbar adalah adanya dugaan anggota KPU Papua dan Sumbar menjadi anggota parpolSedangkan kasus KPU Sulut terkait perbedaan pendapat antara KPU Sulut dan KPU Manado soal penetapan daftar calon tetap (DCT)”Sesuai prosedur, persoalan ini harus diselesaikan melalui DK,” ujar Hafiz.

Jimly menyatakan, DK telah merumuskan prosedur administrasi terkait proses investigasi kasus di empat KPU provinsi tersebutMeski hal ini merupakan penegakan etik, DK berencana melakukan proses persidangan”Investigasi di lapangan juga dilakukan, jika itu perlu,” terang Jimly.

Untuk mempercepat proses, masa sidang akan dilakukan dua kali dalam sehariMenurut Jimly, DK akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan”Bawaslu akan kami panggil pertama, selanjutnya pihak terlapor untuk pembelaan diri mereka,” terangnya.

Khusus untuk kasus Sumsel, DK juga akan memanggil pihak tambahan, yakni panitia pengawas Provinsi Sumsel, sekretaris KPU Sumsel, dan ketua DPW PMB SumselMasa sidang untuk kasus KPU Sumsel dilakukan pada 30 DesemberSementara masa sidang tiga KPU provinsi lain dijadwalkan pada 7 Januari 2009”Diharapkan dalam satu masa sidang itu bisa langsung diputus,” ujar Jimly.

DK KPU diatur dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara PemiluDK KPU dibentuk jika ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dan jajaran KPU DaerahRekomendasi DK KPU bersifat mengikat dan KPU wajib menjalankan setiap rekomendasi DK KPU. (bay)
 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Wapres Banyak Pahala