KPU Harus Paham, Rakyat tak Peduli DPS

Jumat, 02 Agustus 2013 – 16:54 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Politisi dari PDI Perjuangan, Irmadi Lubis, mengingatkan KPU agar jangan hanya berharap masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) datang melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan/desa yang ada.

Jika itu yang dilakukan KPU, kata Irmadi, maka harapan DPT akan akurat, tidak akan terwujud.

BACA JUGA: Hadar : Tetap Harus Mundur dari DPRD

"Rakyat sudah apatis dan tidak peduli jika dirinya terdaftar atau tidak terdaftar. Jadi kalau hanya menunggu kesadaran rakyat untuk memperbaiki DPS, itu sama halnya dengan bermimpi," ujarnya di Jumat (2/8).

KPU menurut Irmadi, harus sesegera mungkin menggerakkan seluruh petugas yang ada mulai dari pusat hingga daerah untuk secara aktif kembali melakukan jemput bola ke tengah-tengah masyarakat.

BACA JUGA: KPU Tak Mau Asal Coret Nama Ganda di DPS

Demikian juga hal yang sama menurutnya perlu dilakukan oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Sebab keakuratan data sangat penting untuk menjamin dan memastikan pemilu berjalan dengan baik.

"Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saya kira juga perlu  bekerja keras memperbaiki data kependudukan dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki mulai dari gubernur hingga kepala desa," kata anggota DPR yang duduk menjadi wakil rakyat menggantikan politisi senior PDIP Panda Nababan lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) ini.

BACA JUGA: Aturan Kampanye Direvisi, Alat Peraga Dibatasi

Irmadi mengakui, pemerintah sejak puluhan tahun lalu memang telah melakukan berbagai upaya pendataan kependudukan dan catatan sipil. Di antaranya lewat  program teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan).

Namun program tersebut ternyata memiliki banyak kelemahan. Hingga kemudian pemerintah meluncurkan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang saat ini masih terus berjalan.

"Program ini juga belum bisa diharapkan menjadi acuan, karena belum semua penduduk wajib KTP yang memilikinya. Sementara tahapan pemilu kan harus terus berjalan. Makanya solusi terbaik semua elemen yang ada harus sama-sama bergerak agar keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nantinya jauh lebih baik dari DPS saat ini," ujarnya.(gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Revisi Aturan, Ikuti Putusan MK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler