KPU Konut Ogah Gelar Pilkada

Dana Minim, Seret Cairnya

Selasa, 29 September 2009 – 10:49 WIB
KENDARI- Persoalan mahalnya pilkada semakin terbuktiBahkan, ada KPu yang enggan menggelar Pilkada, gara-gara anggaran yang diberikan dirasakan kurang memadai

BACA JUGA: Ijazah Palsu, Politisi Demokrat Dipolisikan

Adalah Ketua KPU Konut Indra Supriadi yang mengancam tidak akan menggelar Pilkada, jika anggaran yang diberikan pemerintah daerah tidak mencukupi."Anggaran untuk menggaji anggota PPK dan PPS saja belum ada
Bagaimana mau menggelar Pilkada," kata Supriadi kepada wartawan JPNN di Kendari, Senin (28/9) kemarin.

Sejauh ini, menurut Supriadi, Pemda dan DPRD Konut hanya menganggarkan Pilkada dengan dana sebesar Rp

BACA JUGA: Demokrat Kalsel Belum Mikir Pilkada

5 miliar
Angka itu, lanjut Surpiadi, masih sangat minim

BACA JUGA: Oktober, Perppu Pilkada Beres

Karena masih dibawah itung-itungan KPU Konut, yang menemukan angka minimal Rp6,5 miliar"Anggaran untuk gaji ratusan anggota PPK dan PPS saja selama delapan bulan masa tugas mereka saja sudah berapaBelum lagi pengadaan logistik, sosialisasi dan pembiayaan tahapan lainnyaKami hitung-hitung, Rp 5 M yang disiapkan itu tidak cukup," terangnya saat ditemui, kemarin.
   
Masalah dana ini telah disampaikan ke Pemda setempat untuk diteruskan ke DPRDOpsi yang dipilih adalah mengakomodir kekurangan di perubahan anggaran APBD 2010Namun, opsi tersebut hingga kini belum disepakati DPRD.Jika sudah ada titik terang soal anggaran, Indra menyatakan pihak KPU Konut akan memulai menggelar tahapan pada November 2009 dengan hari H pemungutan suara antara April atau Mei 2010
   
Suhu politik di Konut sendiri terus meningkat dari hari ke hariPenyebabnya tidak lain adalah mulai bermunculannya bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati yang terus aktif bersosialisasi diriHal itu ditambah dengan ikut aktifnya masyarakat menjadi tim sukses pasangan calon terbukti dengan maraknya atirbut bakal calon yang terpampang di rumah-rumah penduduk.
   
Untuk diketahui, Kabupaten Konut yang merupakan daerah pemekaran, tidak memiliki jadwal pasti pelaksanaan PilkadaPasalnya, daerah ini belum memiliki Bupati-Wakil Bupati definitif yang punya masa jabatan pasti selama lima tahun sehingga tahapan Pilkada juga tidak bisa dipastikan.(cr6/aj)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Bawa Kamera dan HP


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler