jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dan DPR diminta untuk segera mengundangkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah.
Menurut anggota KPU RI Idham Holik langkah tersebut sangat penting mengingat pelaksanaan Pilkada 2024 telah dimulai.
BACA JUGA: Anies dan Ahok Masuk Bursa, Elektabilitas Kang Emil Merosot di Jakarta
"Kami berharap dapat segera diundangkan karena 30 Juni sampai 2 Juli kami mengadakan bimbingan teknis kepada KPU provinsi seluruh Indonesia mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Idham saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/6)
KPU telah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 ihwal syarat usia minimal pencalonan kepala daerah dalam proses harmonisasi rancangan UU Pilkada.
BACA JUGA: Masuk Bursa Pilkada Jateng, Bambang Pacul Sebut Nama Megawati
Menurut Idham UU Pilkada nantinya akan disesuaikan pada Putusan MA dimaksud.
"Kami akan menyesuaikan dengan rumusan materi yang terdapat pada amar putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024," jelasnya.
BACA JUGA: Waspadai Politisasi Kebijakan Jelang Pilkada 2024
Saat ini, KPU masih menunggu jawaban konsultasi tertulis dari pembentuk Undang-undang.
Dia yakin pembentuk UU dalam hal ini Komisi II DPR dan pemerintah melalui Kemendagri memahami dengan baik keberadaan atau posisi hukum dari putusan MA itu.
Sebagai informasi KPU telah menyurati Komisi II DPR RI terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 soal usia syarat minimal calon kepala daerah.
Dalam Lampiran KPU Nomor 551/HK.02-SD/08/2024 yang diteken oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada 14 Juni 2024, pihaknya meminta persetujuan DPR untuk melakukan tindak lanjut Putusan MA dalam rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilkada.
"Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut KPU akan menindaklanjutinya dalam rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15," sebagaimana dikutip dari Lampiran KPU Nomor 552, Rabu (19/6).
Dengan demikian Pasal 15 rancangan Peraturan KPU mengenai pencalonan kepala daerah diubah bunyinya, yakni menjadi:
"Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih".
Adapun ketika proses harmonisasi masih berlangsung sebelum Putusan MA keluar, draf Peraturan KPU sebelumnya saat uji publik pada Selasa (23/4) masih merujuk pada aturan lama dan UU Pilkada mengenai penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah, yakni saat ditetapkan sebagai pasangan calon. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Napi Narkoba Jadi PPK Tak Langgar Aturan
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang