KPU Segera Audit Dana Kampanye Pilpres

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan audit terhadap daftar sumbangan yang masuk ke tim kampanye PilpresBerdasar undang-undang, setiap perusahaan hanya boleh menyumbang maksimal sekitar Rp6 miliar, sedangkan perseorangan sekitar Rp1 miliar

BACA JUGA: Kamis, Batas Akhir DPS

Tapi tidak ada batasan berapa yang perusahaan atau berapa orang yang menyumbang.

"Sesuai UU kalau tidak salah sumbangan dana kampanye itu sekitar Rp6 miliar maksimal kalau dari perusahaan, tapi minimalnya tidak dibatasiSedangkan dari perseorangan maksimal sekitar Rp1 miliar, KPU akan mengaudit sumbangan-sumbangan itu," papar anggota KPU Syamsul Bahri di KPU, Rabu malam (27/5).

Rekening dana kampanye itu, lanjut dia, harus sudah diserahkan kepada KPU sebelum kampanye dimulai

BACA JUGA: Boediono Imam Besar Neo Liberal

"Kami tidak akan kesulitan melakukan audit terhadap dana kampanye, karena hanya tiga pasang capres dan cawapresBerbeda saat kami memantau dana kampanye pemilihan legislatif yang ruwet," timpal Anggota KPU lainnya, Endang Sulastri.

Soal daftar LKHPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) yang diterima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut Endang, KPU tidak berkewajiban untuk mengumumkannya

BACA JUGA: Sejuta Waria Dukung JK

"Sebenarnya kami tidak punya kewajiban mengumumkan, karena kami menerima tanda bukti pelaporan kekayaan pun sudah cukupTapi karena KPK menyerahkan ke kami, ya nanti tetap akan diumumkan," pungkasnya.(gus/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Semua Kandidat Salah Pilih Timses