jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi santai rumor tentang penyedotan data yang dilakukan kubu salah satu pasangan calon presiden pada pemilihan presiden Juli 2014 lalu. Pasalnya, data tabulasi suara memang terbuka untuk publik.
Menurut anggota KPU, Juri Ardiantoro, data tabulasi suara pilpres memang terbuka untuk umum. Bahkan, selama ini KPU menyediakan data untuk dapat diambil, direkam dan dipergunakan bagi kepentingan umum.
BACA JUGA: Puan Jadi Pengurus Teras PDIP Lagi, Ini Komentar JK
“Itu adalah peristiwa di luar domain KPU. Jadi yang mesti dikonfirmasi dulu adalah apakah betul mereka telah menyedot data dan apa relevansinya dengan hasil pemilu. KPU tidak punya kepentingan sedot-menyedot data, karena seluruh data yang dimiliki KPU disediakan untuk diambil, direkam dan disedot orang. Jadi data KPU merupakan data terbuka,” ujarnya, Senin (13/4).
Juri menambahkan, sejak awal KPU sebagai penyelenggara pileg maupun pilpres telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu secara terbuka. Dengan demikian, prosesnya dapat dipantau semua pihak termasuk masyarakat umum.
BACA JUGA: Menteri Susi Segera Tindak Lanjuti Saran Jokowi Bentuk Tim Task Force
“Jadi tidak ada data yang tidak dibuka KPU. Dugaannya di mana (sedot menyedot bisa memanipulasi data pilpres,red). Kan suara dibuka. PPS (panitia pemungutan suara), PPK (panitia pemilihan kecamatan) sampai pusat, kan itu data semua orang tahu. Pertanyaan saya, mempengaruhi di mana. Orang data itu dibuka,” katanya.
Sebelumnya, beredar surat terbuka dari politikus NasDem, Akbar Faizal ke Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Dalam surat itu Akbar menyinggung tentang adanya proposal Luhut Binsar Pandjaitan tentang upaya menyedot data pilpres melalui sistem informasi teknologi (IT) dengan cara memarkir mobil di depan KPU.
BACA JUGA: Pendapat Ahli Akan Ikut Tentukan Kelanjutan Kasus Budi Gunawan
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai Luhut dan Faizal perlu menjelaskan ke publik. Sehingga, masyarakat tidak menduga-duga ada kecurangan pada masa pilpres dengan menggunakan tekhnologi penyedotan data.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh, Ada Korban Perbudakan di Benjina yang Idap HIV
Redaktur : Tim Redaksi