JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal dibolehkannya penggunaan hak pilih di pemilu maupun pilkada melalui sistem e-voting tidak bisa serta merta dilakukanHafiz menegaskan, penerapan e-voting pada pemilihan umum baik pemilu kada maupun pemilihan presiden dan legiislatif harus diatur.
"Kecuali telah diadakan dalam format undang-undang atau paling rendah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang," kata Abdul Hafiz saat rapat dengar pendapat dengan Ketua Komisi II yang dipimpin Chairuman Harahap di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/4).
Hafiz menjelaskan, putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 yang mengabulkan uji materi pasal 88 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008, amarnya antara lain menyatakan bahwa pasal 88 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap 28 C ayat 1 dan 2 UUD 1945, sehingga kata mencoblos dalam pasal 88 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif.
Syarat kumulatif yang diamksud Hafiz adalah tidak melanggar azas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil
BACA JUGA: Penundaan Pilkada di Papua Karena Alasan Politis
Selain itu daerah yang menerapkan metode e-voting harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta kesiapan masyarakat di daerah bersangkutan yang diperlukan.Hafiz juga mengatakan, metode e-voting adalah metode pengganti pemberian suara dengan cara mencoblos oleh pemilih sebagai dimaksud pasal 88 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Jembrana, Bali berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan sistem elektronik (e-voting) untuk 54 kepala dusun di 31 desa yang dimulai sejak pertengahan tahun 2009
BACA JUGA: Pleno KPU Pusat, Rudolf Pardede Harus Ikut Maju
BACA JUGA: Marzuki Alie Paling Banyak Diberitakan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incumbent Peralat Bantuan Sosial dan Bencana Alam
Redaktur : Antoni