Incumbent Peralat Bantuan Sosial dan Bencana Alam

JAKARTA- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat I Gusti Putu Artha mengatakan banyak kepala daerah yang berstatus incumbent memperalat bantuan sosial dan bencana alam sebagai jalan mencari popularitasKarena itu, sangat wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti kebijakan bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam yang dicairkan oleh sejumlah bupati dan walikota menjelang berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) tahun 2010 ini.
 
"Penelitian oleh KPK terhadap bantuan sosial dan bencana alam yang digelontorkan oleh para bupati dan walikota tersebut terindikasi diperalat oleh para bupati dan walikota berstatus incumbent sebagai ajang untuk memilih dirinya kembali dalam Pemilu Kada dan itu bisa masuk dalam kategori politik uang," kata I Gusti Putu Artha, dalam diskusi bertajuk "Membangun Demokrasi yang Sehat dalam Memerangi Politik Uang", betempat di Akbar Tandjung Institute, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
 
Menurut I Gusti Putu Artha, menggunakan dana bantuan sosial dan bencana alam sebagai alat untuk memenangkan dirinya, selain masuk dalam kategori politik uang, tindakan tersebut jelas-jelas telah membodohi dan menipu rakyat secara terstruktural

BACA JUGA: Pemodal Ancam Demokrasi Indonesia

"Praktek pembodohan dan menipu rakyat ini secara terang-terangan terjadi menyeluruh di daerah-daerah yang memang memiliki dana bantuan sosial dan bencana alam," ungkap I Gusti Putu Artha.
 
Selain itu, I Gusti Putu Artha juga mengungkap keprihatinnya terhadap prilaku lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga mengalami pragmatisme uang dalam proses Pemilu Kada"Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang berpraktek menjual tiket bagi kandidat untuk ikut Pemilu Kada

BACA JUGA: Lima Pasang Bertarung di Pilgub Sumbar

Saat ini LSM pun sudah mengalami pragmatisme uang," tegasnya(fas/jpnn)

BACA JUGA: Pengusul Hak Menyatakan Pendapat Diminta Tahan Diri

BACA ARTIKEL LAINNYA... AM Dinilai Tidak Paham Hakekat Partai