jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi segera melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) demi kepentingan di dalam negeri.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan pemerintah harus bersikap tegas demi menjaga pasokan minyak goreng di dalam negeri yang harganya terjangkau masyarakat luas.
BACA JUGA: Ekonom Buka-bukaan soal Penyebab Minyak Goreng Langka, Ternyata
"Sekarang saatnya Menteri Perdagangan harus menunjukkan taringnya, larang ekspor CPO untuk sementara sampai harga stabil," nujar Nusron melalui layanan pesan, Selasa (7/3).
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu meyakini ada pengusaha yang melanggar ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak goreng. Menurutnya, larangan ekspor CPO akan mengungkap pengusaha nakal yang membuat minyak goreng langka di pasar domestik.
BACA JUGA: Nusron Wahid Puji Cara Pemerintah Paksa Pengusaha Tekan Harga Minyak Goreng
"Pasti akan ketahuan siapa pengusaha yang tidak taat terhadap penerapan DMO dan DPO. Setelah itu, cabut izin usaha dan HGU (hak guna usaha) industri dan pabriknya," tegas Nusron.
Wakil ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menjelaskan pemerintah menetapkan harga tunggal minyak goreng di angka Rp 14.000,- per liter pada Januari lalu atau dua pekan sebelum pemberlakuan DMO dan DPO. Di sisi lain, pengusaha menyebut harga keekonomian minyak goreng di angka Rp 19.000,- per liter.
BACA JUGA: Viral, PSI Jual Minyak Goreng Murah di Bekasi, Dapat dari Mana?
Akibatnya, kata Nusron, pemerintah menyubsidi konsumen melalui produsen sebesar Rp 5.000,- per liter. Masalahnya, di lapangan terjadi kelangkaan minyak goreng.
"Produsen masih kucing-kucingan dan ogah-ogahan menjual barang di harga Rp 14 ribu. Alasannya ketakutan diaudit karena menerima subsidi sehingga terjadi penimbunan di mana-mana," tegasnya
Dampak lain dari kondisi itu ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Nusron menyebut penerapan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang telat.
"Masyarakat kadung tidak percaya (DMO dan DPO, red). Panic buying terjadi di mana-mana. Begitu ada barang di pasar, langsung diserbu," ujarnya.
Nusron pun mendesak pemerintah segera melarang ekspor CPO meskipun kebijakan itu berisiko. Namun, katanya, negara tidak boleh kalah oleh pengusaha nakal.
"Stop dan larang ekspor CPO sampai situasi stabil, sambil evaluasi HGU bagi pengusaha yang nakal," katanya.(Antara/JPNN.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Mendag Minyak Goreng Rp 14 Ribu ke Mana?
Redaktur & Reporter : Antoni