jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan seharusnya Presiden Jokowi tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang membedakan menteri dari kalangan profesional dengan partai politik.
"Sebenarnya dikotomi parpol dan non-parpol itu juga tidak boleh diutarakan oleh seorang presiden, tidak boleh," kata Effendi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/8).
BACA JUGA: Sekjen KLHK Terima Lencana Melati Pramuka dari Presiden Jokowi
Anggota Komisi I DPR itu menuturkan bahwa hal semacam itu secara tidak sadar telah memecah belah. "Secara tidak sadar, jadi seharusnya tidak usah," ungkap Effendi.
Menurut Effendi, presiden boleh-boleh saja memilih menteri dari latar belakang apa pun, tetapi tidak usah didengung-dengungkan.
BACA JUGA: Max Sopacua: Keinginan Pak Jokowi Sangat Wajar
BACA JUGA: OSO Sudah Membaca Bahasa Tubuh Jokowi, Bakal Ada Pengumuman Penting
"Kami sudah dewasa kok dalam berpolitik. Bahwa Anda mau memilih dari unsur apa, monggolah. Wong nanti yang menilai rakyat juga," kata dia.
BACA JUGA: Hanura Setor 40 Nama Calon Menteri, Siapa Saja?
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan menyebut komposisi kabinet akan lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang parpol. Menurut dia, menteri dari kalangan profesional 55 persen, sedangkan parpol 45 persen. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Sebut Bakal Ada Kepala Daerah jadi Menteri dan Bu Ani Diberi Tugas Lebih Besar
Redaktur & Reporter : Boy