jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Dia menyebut lembaga tersebut gagap merespons perkembangan dunia digital yang berdampak memengaruhi beragam pola perdagangan berjangka.
BACA JUGA: Live di Medsos Bareng Ribuan Orang, Mufti Anam Desak Pentingnya Regulasi Robot Trading
”Masyarakat kecewa sekali. Saya mendapat banyak laporan. Bappebti gagap dan lamban kemampuannya mengikuti tren perkembangan digital, termasuk soal robot trading. Ketika dunia sudah bergerak ke ranah perdagangan digital, dengan tool seperti robot trading, Bappebti dan otoritas terkait tidak secara responsif menghadirkan regulasi yang baik,” kata Mufti seusai rapat dengan Bappebti, Rabu (25/5).
Menurut Mufti, gegara tak ada regulasi yang baik, masyarakat menjadi korban. Ribuan masyarakat yang sudah lama mengikuti aktivitas perdagangan robot trading mengalami kerugian yang besar.
BACA JUGA: Polri dan PPATK Blokir Rekening Berisi Rp 70 Miliar di Kasus Robot Trading Ilegal
”Saya dua kali live di Instagram bareng Bappebti dan Satgas Waspada Investasi. Saya coba menjembatani para member dengan otoritas-otoritas terkait. Semuanya menyoroti kinerja Bappebti. Saya usulkan ke Menteri Perdagangan untuk melakukan evaluasi total, audit segala proses di Bappebti, cek tata kelolanya, kok kinerjanya sangat lambat,” kata Mufti.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Bappebti harus mengembalikan dana masyarakat yang masih tersangkut di sejumlah perusahaan robot trading.
BACA JUGA: Awas Risiko Investasi Ilegal Mengintai, Bappebti Blokir 218 Domain Situs Web
”Saya mengetuk hati dan empati Bappebti beserta otoritas terkait untuk segera mencari solusi atas dana masyarakat yang 'nyangkut' atau tidak bisa WD (withdraw) lantaran ada pemblokiran atau pembekuan semua aktivitas perusahaan robot trading,” kata Mufti.
Menurutnya banyak masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, bahkan banyak di antaranya adalah korban PHK di masa pandemi yang kemudian tertarik mengikuti investasi ini.
”Bappebti juga harus bergerak. Jangan berlindung di balik kewenangan. Bantu rakyat cari jalan keluar. Jangan sembunyi. Cari opsi yang terbaik untuk masyarakat agar dana bisa kembali," katanya.
"Kalau sekadar bilang, oh ini enggak boleh, oh ini ilegal, lalu dari sana ada pemblokiran seluruh aktivitas yang membuat dana rakyat nyangkut, ya berarti Bappebti tidak bertanggung jawab,” imbuhnya. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan