jpnn.com - JAKARTA - Mennteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, hingga September lalu, total belanja pemerintah mencapai Rp 1.305,4 triliun.
Padahal, total anggaran mencapai Rp 2.082,9 triliun.
BACA JUGA: Harga Gas Industri Lebih Murah Daripada Singapura dan Tiongkok
Artinya, total belanja pemerintah mencapai 62,7 persen.
Anggaran sekitar Rp 315,3 triliun dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur.
BACA JUGA: Bermain Total Branding di Inggris
Berdasar laporan Global Competitiveness Report, kualitas infrastruktur Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 138 negara.
Posisi tersebut terpuruk jika dibandingkan dengan Thailand di peringkat ke-49 dan Malaysia (24).
BACA JUGA: Bank Syariah Andalkan Pembiayaan Properti
’’Infrastruktur adalah tantangan Indonesia untuk memperbaiki perekonomian domestik,’’ jelas Sri.
Untuk mendorong pengembangan infrastruktur di daerah, Kemenkeu sudah punya strategi.
Yakni menetapkan seperempat dana transfer ke daerah digunakan untuk infrastruktur.
Pada APBN 2017, anggaran infrastruktur ditetapkan Rp 387,3 triliun.
Kamis (10/11) kemarin, pemerintah mencanangkan perang terhadap penyelundupan tekstil dan produk tekstil (TPT).
Hal itu untuk menggenjot nilai ekspor dan menambah pendapatan negara.
Perang dilakukan karena kontribusi ekspor TPT mencapai 9,61 persen dari total ekspor nonmigas.
Saat komoditas ekspor lainnya turun hingga 3,17 persen, TPT hanya merosot 1,30 persen.
Sri mengungkapkan, penyelundupan TPT dalam bentuk impor gelondongan atau borongan (ball press) merugikan negara Rp 30 triliun.
Kerugian itu hanya menghitung hilangnya potensi pungutan, belum termasuk potensi ekonomi domestik yang hilang karena TPT ilegal. (vir/ken/dee/c14/noe/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incar Sektor UKM, Daihatsu Luncurkan Jagoan Terbaru
Redaktur : Tim Redaksi