jpnn.com - JAKARTA - DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) hasil musyawarah nasional (munas) di Bali menyebut kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono sudah tidak mempersoalkan posisi partai berlambang beringin itu untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, posisi Golkar di KMP bukan berarti berseberangan dengan pemerintah.
Menurut Ketua DPP Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya, partainya justru mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meski tetap melontarkan kritik. "Kubu Pak Agung sudah tidak mempermasalahkan sikap Golkar di KMP, karena di KMP Partai Golkar tetap dukung pemerintah, tapi tidak membabi buta," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
Tantowi justru berharap kubu Agung Laksono memahami hasil keputusan Munas Golkar di Riau pada 2009 tentang keabsahan kubu Aburizal dalam menentukan dan menyelenggarakan munas. Sebab, partai politik tak akan berjalan tanpa pengakuan terhadap kepengurusan yang ada.
BACA JUGA: Mayoritas Fraksi di DPR Tolak Uji Publik Calon Kada oleh KPU
Tantowi menegaskan bahwa kondisi itu dipahami seluruh kader Golkar. Apalagi, ada hal penting yang harus segera disiapkan DPP Golkar pasca-munas lalu, yakni penyelenggaraan musyawarah daerah dan persiapan menghadapi pilkada.
Karena itu, kata Tantowi, kepengurusan Golkar hasil munas di Bali berharap pengadilan segera mengambil putusan sela supaya ada pengurus yang memiliki keabsahan untuk menjalankan aktivitas partai.
BACA JUGA: Uji Publik Calon Kada Bikin Pilkada Tak Efisien
"Tuntutan Munas Bali (Golkar kubu Aburizal, red) bahwa pengadilan mengambil putusan sela, agar ada penyelenggara parpol. Ini sangat urgent. Kalau Pak Agung mengerti ini, keberadaan munas Riau adalah keniscayaan. Jangan dibilang demisioner, menciptakan kebingungan," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Revisi UU Pilkada Inisiatif DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Kriteria Hakim yang Tangani Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi