jpnn.com, JAKARTA - Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan status Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) yang rangkap jabatan.
BW diketahui anggota di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI dan Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandi.
BACA JUGA: Pakar Hukum Sebut Bambang Widjojanto Tidak Boleh Beracara
"Kami tidak masuk ke persoalan pribadi pengacara. Memang ada beberapa organisasi advokat yang mempermasalahkan itu, tapi kalau dari kubu 01 kami lebih fokus pada substansi dan tidak akan mempersoalkan pribadi dari BW. Itu dari sikap 01," kata Tim Hukum Jokowi - Maruf, Taufik Besari pada Sabtu (15/6).
BACA JUGA: Cucu Habisi Nenek Sendiri Lantaran Kesal Dituduh Mencuri Uang
BACA JUGA: Yusril dan BW Bersatu saat Jumatan di Masjid Darurat, Satu Jam Kemudian...
Pria yang akrab disapa Tobas ini juga memaparkan pendapat pribadinya. Mengenai jabatan BW, seharusnya dilakukan pemeriksaan secara detail posisinya di Pemprov DKI.
"Kami harus periksa dulu Pak Bambang itu apa sebagai konsultan atau sebagai pemerintahan DKI. Kalau hanya konsultan tidak ada persoalan karena kan sama seperti seorang advokat memberikan keilmuannya untuk memberikan konsultasi dan sebagainya," jelas dia.
BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres Bergulir, Sandiaga Uno Minta BPN Diet Komentar, Termasuk di Medsos
Seperti diketahui, jabatan BW sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandi menjadi polemik. BW dinilai menyalahi UU Advokat dan melanggar etika advokat karena beracara saat aktif sebagai pegawai negara. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang Widjojanto: Ajakan Jokowi Mengganggu Kebebasan Pemilih
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga