jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Saleh Partaonan Daulay meminta Bawaslu memberi sanksi tegas kepada Capres RI nomor urut 01 Anies Baswedan yang dinilai mengumbar data menyesatkan saat debat kandidat pada Pilpres 2024, Minggu (7/1).
Menurut Saleh, kandidat capres adalah sosok yang akan menjadi tuntunan dan panutan bagi masyarakat. Karena itu, sangat tidak pantas jika ada capres yang berbicara dan menyampaikan data salah dan menyesatkan.
BACA JUGA: Saleh Menilai Anies Sengaja Ingin Menjatuhkan Prabowo di Debat Capres
Saleh memandang Anies tidak hanya menyampaikan data salah dan provokatif, tetapi sangat terasa bahwa sebelum debat, semuanya sudah dipersiapkan.
BACA JUGA: Prabowo Bilang Goblok, Pendukungnya Mengumpat Bangsat, Apa Tak Ada Kata Lebih Baik?
"Data sudah disusun dengan target menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo. Tindakan seperti ini sangat tidak pantas dan jauh dari adat istiadat dan nilai-nilai ketimuran," ujar Saleh dikutip dari siaran persnya, Rabu (10/1).
Pada debat capres terakhir, Saleh menilai ada banyak data yang memang salah dan menyesatkan. Paling tidak, katanya, ada dua data yang salah dan fatal.
BACA JUGA: Masinton Sebut Prabowo Follower Ganjar di Debat Capres, Begini Kalimatnya
Pertama, Anies menyebut bahwa kementerian pertahanan menghabiskan Rp 700 triliun anggarannya untuk membeli alutsista bekas. Kedua, tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 hektare yang kemudian dikoreksi dengan menyebut 340 ribu hektare.
Soal anggaran,l lanjut ketua Fraksi PAN DPR RI itu, adalah sangat menyesatkan jika disebut semua anggaran Kemenhan membeli alutsista bekas.
Sementara, Anggaran tersebut adalah untuk 5 tahun di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan itu dipergunakan secara kolektif oleh TNI AD, AU, AL, dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan kesejahteraan prajurit.
Sementara, soal kepemilikan tanah yang disebut juga salah dan jauh dari kebenaran. Selain jumlah luasnya yang salah, Saleh mengatakan tanah yang dimaksud sudah dikembalikan ke negara beberapa tahun lalu.
Andaikata kepemilikan itu masih terjadi, katanya, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar. Bahkan, kepemilikan itu menurut Jusuf Kalla, diambil oleh Prabowo Subianto agar tidak dikuasai oleh orang asing.
"Dari kedua kasus ini saja, sudah kelihatan ada niat buruk dari Anies untuk menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo," ujarnya.
Anggota DPR RI dari Dapil 2 Sumut itu menyebut selain data yang salah, dia juga menangkap kesan ada upaya mempermalukan Prabowo. Maka tidak heran sekarang ini banyak video ibu-ibu yang menangis dan viral di medsos karena merasa iba dan kasihan kepada capres 02.
"Jangan nanti muncul fitnah lagi kalau Prabowo playing victim. Sedikit pun tidak ada niat untuk itu. Tetapi faktanya memang Prabowo menjadi korban bullying," tuturnya.
Dalam konteks ini, Saleh mendesak Bawaslu segera mengambil tindakan tegas kepada Anies. Jika tidak diproses, perbuatan seperti ini dikhawatirkan akan berulang lagi dan itu sangat tidak baik bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
"Sebab, semua pasti merasa bahwa bullying seperti adalah perbuatan jahat. Tidak pantas dilakukan oleh siapa pun, apalagi oleh calon-calon pemimpin nasional," kata Saleh Partaonan Daulay.(fat/jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Detik-Detik Pembunuhan Sopir Taksi Online di Sukabumi, Pelakunya Sadis
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam