jpnn.com, JAKARTA - Rencana Kemenristekdikti memersingkat masa kuliah S1 sampai S3 dari delapan tahun menjadi enam tahun menuai respons positif.
Hanya saja Kemenristekdikti diingatkan supaya kelas akselerasi itu jangan menjadi kelas komersil.
BACA JUGA: Godok Aturan Akselerasi, Kuliah S1 Sampai S3 Hanya 6 Tahun
Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Totok Amin Soefijanto mengatakan, menjadikan kuliah akselerasi sebagai komoditas ekonomi atau komersil merupakan moral hazard di lingkungan pendidikan tinggi.
’’Jangan sampai dikomersilkan. Lebih baik malah diberikan beasiswa resmi oleh pemerintah,’’ katanya kemarin (17/11).
BACA JUGA: Targetkan Doktor Muda Unggul di Bidang Riset Meningkat
Totok menuturkan penerapan akselerasi kuliah paket S1 sampai S3 itu harus diawasi dengan ketat. Pengawasan bisa menggunakan teknologi informasi.
Menurutnya pengawasan program akselerasi kuliah ini tidak hanya soal biaya kuliah saja. Tetapi juga proses akademiknya. ’’Jangan sampai kuliah cepat ini justru orientasinya hanya mengejar ijazah,’’ katanya.
BACA JUGA: Masa Kuliah S1 sampai S3 Dipangkas Dua Tahun
Dia juga mengingatkan, jangan sampai kasus di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beberapa waktu lalu terulang.
Di mana, selain diduga mempraktikkan presensi tidak wajar, juga mengurangi durasi masa kuliah pascaserjana untuk mendapatkan ijazah.
Selain itu Totok mengatakan, kelas akselerasi ini tidak dibuka di sembarang prodi maupun perguruan tinggi. Idealnya program ini diterapkan di prodi yang sudah mengantongi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sehingga ada jaminan bahwa meskipun tempo kuliahnya dipersingkat, tetapi kualitasnya terjaga.
Kemudian seleksi terhadap mahasiswa yang mengikuti kuliah akselerasi juga harus sangat ketat, jujur, dan menjaga integritas.
Totok mengatakan kelas akselerasi ini terkait dengan input mahasiswa, proses perkuliahan, dan kualitas lulusan atau outputnya.
’’Harus ada jaminan bahwa mahasiswa yang masuk kelas ini bisa menyelesaikan studi sampai tuntas. Tidak putus di tengah jalan gara-gara kesulitan mengikuti ritme kuliah,’’ tuturnya.
Rencana pemerintah membuka kuliah akselerasi ini disampaikan oleh Menristekdikti Mohamad Nasir.
Dia mengatakan saat ini pemerintah sudah membuka akses beasiswa kuliah akselerasi di jenjang S2 dan S3.
Perkuliahan S2 dan S3 bisa ditempuh paling cepat tiga tahun atau enam semester saja. Dia menginginkan program kuliah akselerasi yang sudah jalan ini bisa diterapkan mulai jenjang S1.
Ditanya kapan bisa diterapkan, Nasir mengatakan belum bisa memastikan. ’’Tapi saya yakin bisa diterapkan,’’ jelasnya.
Dia mengatakan program ini bisa menyiapkan SDM bergelar doktor di usia muda. Kemenristekdikti ingin menambah dosen bergelar doktor (S3) menjadi 41.500 di 2019 nanti. Saat ini jumlah dosen bergelar doktor (S3) masih 23.345 orang. (wan/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... WCP 2017 Diikuti 84 Profesor Kelas Dunia
Redaktur & Reporter : Soetomo