jpnn.com - SEMAKIN sering disebut sebagai salah seorang kandidat kuat menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Sultan H Khairul Saleh tak mau berandai-andai. Setiap kali ditanya mengenai hal ini dia hanya menjawab singkat: “Hormati prosesnya, urusan menteri hak prerogatif presiden.”
Meski begitu, bupati yang sudah menjabat dua periode dan menang mutlak (81%) pada pilkada langsung periode kedua ini tetap bersedia melayani wawancara Jawa Pos National Network (JPNN) mengenai beragam hal terkait kiprahnya yang penuh prestasi. Berikut petikannya:
BACA JUGA: Menjaga Nafas Demokrasi
Sederet penghargaan diterima Kabupaten Banjar sejak Anda menjadi bupati. Bisa diceritakan?
Prinsipnya adalah membangun kemitraan. Bahwa pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Ya masyarakat, swasta, organisasi. Itu yang secara intens kami lakukan.
Apa saja yang sudah diraih daerah Anda?
Banyak. Tapi yang bisa kami sebutkan sebagian antara lain Kabupaten Banjar mendapat Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010), daerah terbaik di bidang perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Penghargaan Nasional terkait pelaksanaan E- Procurement (E-Proc) tahun 2013. Kabupaten Banjar juga menjadi Daerah Terbaik di Bidang Jasa Konstruksi berturut-turut pada 2012 dan 2013.
Banjar juga meraih penghargaan sebagai Daerah Terbaik I Nasional Bidang Perikanan pada 2014. Dalam 3 tahun terakhir, kami selalu mendapat penghargaan Adipura. Yang terakhir Adipura Kencana di tahun 2014 ini. Saya sendiri dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Nasional Peduli Lingkungan 2014.
BACA JUGA: Tidak Menyesal Dukung Jokowi-JK
Apa sebenarnya kunci keberhasilan tersebut?
Yang paling utama adalah pola melibatkan masyarakat. Koordinasi yang intens dengan stakeholder serta menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan. Ambil contoh mengatasi persoalan banjir. Selama ini banjir itu jadi masalah rutin yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Selama bertahun-tahun APBD Banjar harus terkuras membiayai rehabilitasi infrastruktur yang rusak, belum lagi begitu besar kerugian ekonomi dan sosial bagi kehidupan masyarakat akibat bencana rutin ini.
Kami kemudian menggandeng Fakultas Teknik Unlam dan Kemenristek RI. Dilakukanlah studi yang komprehensif tentang penyebab banjir, dan penyusunan program penanganan banjir DAS Riam Kiwa dan Sungai Martapura. Dari hasil studi itu ditemukan solusi strategis, yang menjadi pijakan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dan menggagas sebuah program penanganan fisik yang melibatkan semua stakeholder. Upaya tersebut terbukti berhasil mengendalikan banjir dan mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
Mengenai pembiayaan bagaimana?
Tidak semua dibebankan kepada APBD. Kami mengajak perusahaan-perusahaan pemegang izin tambang di Kabupaten Banjar untuk memberikan dukungan lebih besar, dengan mendorong dibentuknya Forum CSR bersama perusahaan lain termasuk di luar sektor pertambangan. Akhirnya terbangun kesadaran yang lebih tinggi dari pihak swasta untuk ikut menopang pendanaan pembangunan dengan pola sumbangan pihak ketiga. Juga mendorong peran swasta dalam menyediakan berbagai infrastruktur melalui pola bangun guna serah, semisal terkait pembangunan pasar dan infrastruktur bagi PDAM.
BACA JUGA: Tak Mungkin Ramping
Dampaknya?
Tentu saja efisiensi pada anggaran belanja. Swasta juga didorong membangun infrastruktur khususnya jalan tambang, sehingga produksi tambang dapat ditingkatkan dengan dukungan sarana jalan tambang tersebut, yang pada gilirannya memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapat negara maupun daerah.
Apa kiat lain keberhasilan Anda?
Sikap terbuka. Kami mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan. Salah satunya adalah menerapkan sistem pelelangan dengan sistem elektronik melalui internet, yang sudah diterapkan secara penuh di Kabupaten Banjar sejak tahun 2007, sehingga kami menjadi pelopor pelaksanaan lelang secara elektronik tersebut di Kalimantan, dan mendapat penghargaan e-Government Award dari Warta Ekonomi dan e-Procurement Award tahun 2013 dari LKPP.
Untuk pelayanan kepada masyarakat?
Kami melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada unit pelayanan terpadu, bahkan kepada para camat, dengan maksud agar pelayanan dapat lebih mudah, cepat, dekat dan murah. Ini diwujudkan melalui sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang mendapatkan penghargaan Best Practice dari Kementerian Dalam Negeri RI. Karena berbagai kemudahan pelayanan itu pula Kabupaten Banjar mendapatkan penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI.
Dengan berbagai prestasi ini, Anda dijagokan masuk dalam kandidat menteri pemerintahan Jokowi-JK…
Kita hormati prosesnya. Saya tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai hal itu sebab semuanya merupakan hak prerogatif presiden.
Kabarnya untuk pos Menteri PU?
Hahaha… no comment.
Tapi, boleh beri sedikit ide atau pendapat untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia?
Oke. Salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta. Apalagi pembangunan infrastuktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga realiasasi program pembangunan dan aspek pembiayaan dapat dipikul bersama-sama. Pola ini akan menghasilkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. ***
BIODATA
Nama : H. Pangeran Khairul Saleh, Ir, MM
TTL : Tabalong, 5 Januari 1964
Agama : Islam
Istri : Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.Si
Anak : 1. H. Gusti Dhia Hidayat
2. Hj. Gusti Dhia Karima
Website : www.pangerankhairulsaleh.com
RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN
Wakil Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin (2001-2002)
Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin (2002-2004)
Bupati Banjar (2005-2010)
Bupati Banjar (2010-sekarang)
RIWAYAT PENDIDIKAN
SDN Banjarmasin (1976)
SMP Negeri Kelua (1979)
STM Negeri Banjarmasin (1982)
S1 Fakultas Teknik Sipil Unlam (1989)
S2 STIE Jakarta (1998)
ORMAS/ORGANISASI SOSIAL
Sultan Banjar
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Prov. Kalsel (2012-sekarang)
Sekjen Kerapatan Raja-Sultan Se-Borneo (2013-sekarang)
Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kalsel (2013-sekarang).
(ikl/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati/Wali Kota Dipilih DPRD, Gubernur Tetap Langsung
Redaktur : Tim Redaksi