jpnn.com, ASMAT - Calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo (JWW) menunjukkan kepeduliannya terhadap warga Asmat, khususnya anak-anak serta balita, yang menderita gizi buruk dan campak.
Jhon Wempi langsung turun gunung ke Kabupaten Asmat untuk melihat langsung penderitaan warga, Sabtu (26/1).
BACA JUGA: Fadli Sebut Pemerintah Lambat Tangani Gizi Buruk di Asmat
Cagub yang diusung PDI Perjuangan itu juga membawa bantuan pangan dan uang tunai dari relawan JWW yang menggalang dana di beberapa kota di Papua.
Wempi datang dengan misi kemanusiaan dari Yayasan Baliem Mission Center (BMC) yang dipimpinnya.
BACA JUGA: Empat Kabupaten di Papua Berkategori Rawan Rusuh di Pilkada
Calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo (JWW) menyalami warga Kabupaten Asmat. Foto: Charlie Lopulua/Indopos/JPNN
BACA JUGA: 15 Ribu Warga Asmat Menderita Gizi Buruk
Dia mengaku menerima informasi bahwa saat ini ada 70 balita meninggal dunia lantaran gizi buruk dan campak.
Sebanyak 646 anak terkena wabah campak. Sementara itu, sebanyak 144 anak menderita gizi buruk.
“Kini ada 93 pasien yang menjalani rawat inap di Agats. Masing-masing 41 orang di RSUD Agats dan 52 pasien di aula Gereja GPI," ujar Wempi.
Wempi menilai Pemkab Asmat sudah berjuang keras memberdayakan masyarakat untuk menuntaskan masalah itu.
"Saya berharap segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan TNI dan Polri merehabilitasi masalah yang diialami anak-anak di daerah itu berhasil. Namun, perlu kerja bersama-sama untuk mencari solusi jangka panjang agar hal serupa tak kembali terjadi," ujar Wempi.
Menurut Wempi, ketahanan pangan di Asmat sangat lemah.
Hal itu ditambah dengan masyarakat yang jauh dari akses bahan pangan yang diperoleh di pasar maupun didistribusikan pemerintah daerah melalui Bulog.
"Beberapa orang tua anak yang direhabilitasi gizi buruk mengatakan kehidupan mereka sangat susah karena berada di wilayah terpencil serta jauh dari akses transportasi. Hal ini membuat mereka rendah memperoleh asupan gizi dan makanan layak konsumsi,” tutur Wempi.
Dia menambahkan, harus ada upaya untuk mengajari warga bercocok tanam dan mengelola makanan dengan baik.
“Semua pihak tak mencari kambing hitam atas kasus ini, apalagi menyalahkan pemerintah daerah yang tak mampu mengelola anggaran. Khususnya 80 persen dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten,” tambah Wempi.
“Dana Otsus yang.diberikan ke Asmat senilai Rp 106 miliar dari 80 persen yang diberikan kepada mereka. Namun, tidak sepenuhnya untuk dikelola di bidang kesehatan. Dibagi-bagi juga untuk kegiatan lain. Jadi, totalnya Rp 15 miliar. Ini kabupaten baru. Dengan dana seperti itu dan lokasi yang sulit ini, tentu sangat kecil,” kata Wempi. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sulit Relokasi, Jokowi Ingin Warga Asmat Menetap dan Bertani
Redaktur & Reporter : Ragil