jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi kembali menyambut kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (18/2).
BACA JUGA: Mabes Sambangi Kanwilkum HAM DKI Jakarta, Ada Apa?
Massa yang tergabung dari Kaum Muda Anti Narkoba itu meminta Komisi III DPR RI mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak dari jabatannya.
BACA JUGA: Tuntutan Liberty Dicopot Menguat, Puluhan Anak Muda Geruduk Kanwilkum HAM DKI Jakarta
Para pemuda itu menilai Liberty telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Hal itu karena rentetan masalah peredaran narkoba yang diduga melibatkan narapidana di dalam rutan dan lapas di Ibu Kota.
BACA JUGA: Kunjungan Komisi III DPR ke di Kanwilkum HAM DKI Jakarta Disambut Aksi Unjuk Rasa
Bahkan, dalam unjuk rasa tersebut, ada insiden di mana, massa sempat menghadang mobil salah satu anggota Komisi III DPR RI masuk ke kanwilkumham DKI Jakarta.
Hal itu membuat rombongan tersebut terpaksa masuk lewat pintu keluar Kanwilkumham DKI.
"Kepada bapak anggota Komisi III DPR yang datang, tolong sampaikan aspirasi kami. Bahwa Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak harus mundur dari jabatannya," kata koordinator aksi Irwan di lokasi, Kamis.
"Sepanjang tahun 2020 lalu sudah banyak hasil ungkap kasus kepolisian bahwa peredaran narkoba dikendalikan napi," sambung Irwan.
Irwan menegaskan bahwa pihaknya akan rutin menggelar aksi unjuk rasa tersebut apabila Liberty tidak kunjung dicopot dari jabatannya.
"Peredaran narkoba di Rutan dan Lapas ini sudah merusak generasi bangsa. Penjara yang harusnya jadi tempat memperbaiki diri justru jadi sarang narkoba. Ini harus segera dibenahi," ujar Irwan.
Diketahui, sejumlah kelompok pemuda dari GPPII, BGPI, F-PPJ, Mabes, Gerakan Corong Pemuda hingga yang terbaru Kaum Muda Anti Narkoba kompak meminta Liberty mundur dari jabatannya.
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa pun sebenarnya juga sempat meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta tersebut.
"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera tindak dengan mengganti kepala Kanwilkumham DKI," kata Supriansa dalam keterangannya yang diterima, Jumat (22/1).
Politikus Partai Golkar tersebut meminta Menteri Yasonna jangan hanya menindak Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang bermasalah. Namun, pimpinan di tingkat wilayah juga harus mendapat evaluasi. (cr1/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi